Page 332 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2020
P. 332
"Posisi kami, hentikan pembahasan omnibus law , hentikan dan tetap tidak ada pembahasan
lanjutan," ujar Jumisih, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/9/2020).
Jumisih meminta agar DPR dan pemerintah menerima aspirasi masyarakat yang sejak awal telah
menolak rancangan aturan sapu jagat tersebut.
Ia menganggap tindakan DPR sudah di luar akal sehat jika tetap melanjutkan pembahasan.
"Sudah di luar logika akal sehat kita," kata Jumisih.
Di sisi lain, kata Jumisih menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini justru makin menunjukan
sikap DPR yang anti-aspirasi masyarakat.
Menurutnya, langkah ini juga makin menyulitkan DPR untuk bisa dicintai masyarakat.
"Bagaimana mau dicintai rakyatnya kalau suara rakyatnya nggak didengarkan," kata Jumisih.
Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mengagendakan
pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat
(25/9/2020).
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan, agenda rapat dimulai pukul 10.00 WIB. Ia
memastikan rapat digelar terbuka.
"Besok jam 10 (pagi), terbuka," ujarnya saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).
Rapat pembahasan RUU Cipta Kerja terus dikebut DPR dan pemerintah meski berbagai pihak
telah menyuarakan penolakan.
Klaster ketenagakerjaan utamanya menjadi sorotan publik karena dianggap merugikan pekerja
dan mengutamakan kepentingan pebisnis atau investor.
Hak-hak pekerja, seperti cuti dan libur, dikurangi melalui RUU Cipta Kerja.
Pada Agustus lalu, DPR membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja bersama sejumlah serikat
buruh sebagai respons atas penolakan massa buruh dan pekerja terhadap klaster
ketenagakerjaan.
Setelah dua hari menggelar rapat, yaitu pada 20-21 Agustus, tim perumus menghasilkan empat
kesepakatan soal klaster ketenagakerjaan.
Salah satu kesepakatannya, yaitu materi klaster ketenagakerjaan yang mengatur soal perjanjian
kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, jaminan sosial, dan penyelesaian
hubungan industrial mesti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden KSPI Said Iqbal berharap aspirasi serikat buruh betul-betul didengarkan DPR dan
disampaikan kepada pemerintah saat rapat pembahasan klaster ketenagakerjaan.
Namun di lain sisi, ia masih berharap klaster ketenagakerjaan bisa dicabut dari RUU Cipta Kerja.
"Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Tentang hasil kami akan ikuti terus
dengan sungguh-sungguh, karena bagi kami hasil juga penting. Tapi setidak-tidaknya proses
untuk menampung, bahan inisiasi tim perumus ini diinisiasi Pak Willy (Wakil Ketua Baleg Willy
Aditya), tim besarnya inisiasi Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco), kami mengapresiasi,"
kata Said, Jumat (21/8/2020)..
331
