Page 111 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 111
Judul Buruh Minta Gaji Pejabat Dipotong Buat Tangani Covid-19
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Dampak Virus COVID-19 dalam Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210801154845-92-
674941/buruh-minta-gaji-pejabat-dipotong-buat-tangani-covid-19
Jurnalis CNN Indonesia
Tanggal 2021-08-01 16:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sejumlah elemen buruh mengultimatum pemerintah agar serius menangani pandemi virus
corona (covid-19). Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan dalam penanganan pandemi.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Yohannes Joko Purwanto mengatakan tuntutan
pertama adalah agar pemerintah dapat memaksimalkan sumber daya negara dalam penanganan
covid-19. Salah satunya dengan memotong gaji dan tunjangan para pejabat.
BURUH MINTA GAJI PEJABAT DIPOTONG BUAT TANGANI COVID-19
Sejumlah elemen buruh mengultimatum pemerintah agar serius menangani pandemi virus
corona (covid-19). Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan dalam penanganan pandemi.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Nasional (KSN) Yohannes Joko Purwanto mengatakan tuntutan
pertama adalah agar pemerintah dapat memaksimalkan sumber daya negara dalam penanganan
covid-19. Salah satunya dengan memotong gaji dan tunjangan para pejabat.
"Kami menuntut pemerintah memaksimalkan sumber daya negara dengan memotong gaji dan
tunjangan pejabat serta menerapkan pajak progresif bagi orang kaya dan industri untuk
menyelenggarakan vaksinasi nasional gratis dan langsung dari rumah ke rumah untuk
menghindari kerumunan, membangun rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan," kata Joko
dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (1/8).
Selain itu, buruh juga meminta pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
tanpa terkecuali dan syarat selama dan setelah pandemi berlangsung hingga keadaan
sepenuhnya pulih. Menurut Joko, ini sesuai dengan mandat Undang-undang Karantina
Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018.
Dalam aturan tersebut, pemerintah wajib memastikan perlindungan kesehatan dan pemenuhan
hak tenaga kesehatan selama masa pandemi.
110
