Page 364 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

”Bagi penerima bantuan yang belum punya rekening di bank-bank itu, Kemenaker akan
membukakan rekening secara kolektif,” kata Ida dalam telekonferensi pers.
Para calon penerima dipilih sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16
Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi
Pekerja dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Syaratnya, pekerja berstatus peserta aktif BP Jamsostek sampai Juni 2021, memiliki gaji paling
banyak Rp 3,5 juta, dan bekerja di wilayah yang menerapkan PPKM level 4 dan 3. Mereka juga
harus berasal dari sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan
real estate, serta perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan).

Pekerja di beberapa daerah tertentu yang gajinya di atas Rp 3,5 juta per bulan juga bisa
menerima bantuan. Namun, ini hanya berlaku untuk wilayah yang upah minimumnya di atas Rp
3,5 juta. Misalnya, DKI Jakarta yang menerapkan UMP Rp 4,4 juta atau Kabupaten Karawang
yang UMK-nya Rp 4,79 juta per bulan.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad mengatakan,
bantuan subsidi upah sangat dibutuhkan pekerja di tengah tekanan lonjakan kasus Covid-19 saat
ini. Namun, cakupan penerimanya perlu lebih merata agar lebih tepat sasaran.

”Kalau hanya berpatok pada data BP Jamsostek, yang menerima umumnya adalah pekerja yang
pemasukannya stabil di perusahaan yang relatif mapan. Masih banyak pekerja yang tidak terdata
sebagai peserta jamsostek dan mereka ini yang justru lebih terdampak,” katanya.

Misalnya, pekerja kontrak yang tidak mendapat jamsostek. Peluang mereka untuk dirumahkan,
dikurangi jam kerjanya, serta dipecat (PHK) di masa krisis ini lebih besar daripada pekerja tetap.
Atau, pekerja yang berstatus tetap, tetapi tidak didaftarkan di BP Jamsostek karena pemberi
kerjanya abai atau merasa tak sanggup membayar iuran rutin.

Data BP Jamsostek, sampai akhir 2020, jumlah pekerja yang terdaftar jamsostek sebanyak 50,69
juta orang, dengan peserta aktif hanya 29,98 juta orang. Sementara per Februari 2021, sekitar
90 juta orang angkatan kerja memenuhi kriteria untuk mendapat jamsostek. Artinya,
kepesertaan aktif BP Jamsostek baru mencakup 33,3 persen dari total pekerja yang sebenarnya
berhak mendapat jaminan sosial.
Tauhid menambahkan, ada pula pekerja informal yang sebenarnya terdata di BP Jamsostek
sebagai peserta bukan penerima upah (BPU), tetapi tidak masuk hitungan penerima bantuan.
Ada juga pekerja informal lain yang sama sekali tidak terdaftar di BP Jamsostek. Mereka
seharusnya menjadi sasaran penerima bantuan karena merasakan dampak langsung dari PPKM.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam membenarkan masih
banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BP Jamsostek. Ia menyarankan agar
pengusaha diwajibkan mendaftarkan pekerjanya sebelum bantuan disalurkan, lengkap dengan
data yang diperlukan.

Dengan demikian, pekerja yang saat ini belum terdaftar jamsostek juga bisa mendapat subsidi.
Kesempatan sama juga harus diberikan ke pekerja informal. ”Ini bisa jadi kesempatan untuk
memperbaiki basis data pekerja kita, formal maupun informal, supaya kalau ada krisis lagi, tidak
perlu sulit mengakses bantuan,” katanya.

Tertib daftarkan

Menurut Ida, BP Jamsostek dipilih sebagai sumber data calon penerima karena sampai saat ini
belum ada data terkait ketenagakerjaan yang lebih akurat dan lengkap. ”Data ini akuntabel dan

363