Page 360 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

Nias, Nias Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan,
Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir.
Dalam Pasal 3 ayat (2d) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun
2021 mensyaratkan pekerja yang dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah yang bekerja di
wilayah PPKM level 3 dan 4.

Namun dalam lampiran Permenaker Nomor 16 ini, wilayah yang mendapatkan BSU di Propinsi
Sumatera Utara hanya Kota Medan dan Sibolga.

Sementara 22 daerah lainnya yang ditetapkan dalam PPKM Level 3 tidak masuk sebagai wilayah
penerima BSU. Padahal daerah-daerah PPKM level 3 tersebut ada yang menjadi daerah basis
industri dengan banyak pekerja. Akibatnya, akan banyak pekerja di level 3 yang terdiskriminasi
mendapatkan BSU.

Karena itulah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, Sabtu
(31/7/2021), mengatakan, Permenaker ini tidak konsisten, dengan isinya dan tidak mengacu
pada amanat Inmendagri Nomor 24 Tahun 2021.

"Saya menilai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 dalam Lampirannya tidak sesuai dengan
kondisi riil penetapan level 3 dan 4 di masing-masing daerah, untuk menetapkan daerah
penerima BSU," tegas Timboel.

Tidak hanya Sumatera Utara, kata dia, tetapi terjadi di daerah lain seperti daerah yang masuk
level 3 di Nusa Tenggara Barat tidak masuk dalam Lampiran sebagai daerah penerima BSU,
demikian juga Kota Bitung yang masuk level 4 di Sulawesi Utara pun tidak masuk sebagai daerah
penerima BSU.

"Sebelum BSU dilaksanakan, untuk memastikan konsistensi regulasi dan tidak menimbulkan
diskriminasi bagi pekerja, segeralah Menteri Ketenagakerjaan merevisi Lampiran Permenaker
Nomor 16 tahun 2021," kata dia.

Pada Jumat (30/7/2021), pemerintah kembali menyalurkan BSU kepada para pekerja Indonesia
yang terdampak pandemi Covid-19, Jumat (30/7/2021).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) juga kembali dipercaya
sebagai penyedia data pekerja untuk penyaluran BSU tahun 2021 tersebut.

Penyalurkan bantuan tersebut diumumkan dan disampaikan secara simbolis secara virtual oleh
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Dirut BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo, di Jakarta,
Jumat (30/7/2021).

Ida Fauziyah mengatakan, kriteria penerima BSU tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2021.

Terdapat penyesuaian pada kriteria penerima BSU tahun 2021 ini, antara lain batas maksimal
upah menjadi Rp 3,5 juta atau jika upah minimum setempat lebih tinggi, maka akan mengacu
pada upah minimum yang berlaku. Sementara untuk masa kepesertaan aktif BPJamsostek, kata
dia, ditentukan hingga bulan Juni 2021.

Penyaluran dana BSU ini diberikan kepada pekerja terdampak yang berada di wilayah PPKM
kategori Level 3 dan 4 di seluruh Indonesia.

359