Page 379 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

TERBITKAN RIBUAN KIPOP

DINAS Tenaga Kerja (Dinasker) Kota Depok telah menerbitkan 5.568 kartu identitas pekerja
sektor prioritas (Kipop) selama Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kepala Disnaker Kota Depok Manto mengatakan, Kipop diperuntukan bagi pekerja masuk dalam
sektor prioritas dan tetap bekerja di masa PPKM Darurat. "Sejak tanggal 11 Juli 2021 berbagai
perusahaan telah mengajukan permohonan pembuatan Kipop, mengingat 12 Juli telah
ditetapkan sebagai masa PPKM. Sampai saat ini sudah ada kurang lebih 5.568 Kipop tercetak
dari 52 perusahaan yang mengajukan," katanya kepada Warta Kota, Kamis (29/7).

Masa berlaku Kipop hanya sebatas masa PPKM Darurat berlangsung. Di mana dari
puluhan:perusahaan yang mengajukan Kipop, di antaranya adalah perusahaan yang bergerak di
bidang manufaktur, perbankan, perhotelan dan ekspedisi.

Aturan pembuatan Kipop dikatakan Manto tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Depok
Nomor: 443/274/ Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan PPKM
Darurat.

"Kipop ini menjadi dasar untuk pekerja agar bisa melakukan tugas sebagaimana mestinya.
Mudah-mudahan bisa membantu saat ingin bekerja," ujarnya

Sementara itu, perpanjangan PPKM membuat ribuan "pengemudi maupun pengusaha angkutan
kota (angkot) di Kota Depok menjerit. Apalagi, mereka tidak menerima. dari bantuan sosial dari
Pemkot Depokn.

Para pencari nafkah ini pun melayangkan protes melalui spanduk yang dipasang disejumlah
lokasi di Kcta Belimbing itu. Di antaranya di Jalan Raya Margonda, Simpangan Depok, serta
Kampung Sawah.
Sekjen Organda Kotz Depok M Hasyim mengatakan, sejak PPKM Darurat yang dilanjutkan PPKM
Level 4, pendapatan para sopir angkot hanya Rp15.000 setiap hari.

"Mereka tadinya mau demo ke kantor Wali Kota Depok, saya larang karena ini sedang PPKM
level 4, enggak boleh membuat: "kerumunan. Akhirnya para supir angkot berinisiatif membuat
spanduk untuk menyampaikan aspirasi karena pendapatan mereka enggak menentu, enggak
cukup untuk biaya hidup," kata Hasyim, Jumat (30/7).

Kepala Dinas Sosial Kota . Depok Usman Haliyana mengatakan Pemkot Depok tidak memiliki
program bantuan bagi para pengusaha angkot. Pihaknya hanya melayani bansos bagi warga
yang terdaftar , @ Data Terpadu "4 Kesejahteraan Sosial 4, (DTKS) Kota Depok. "Kalau di antara
_ mereka ada yang masuk DTKS 4, Depok ya A. dapat bansos . dari Depok," + kataUsman,
Jumat. (vin)

378