Page 540 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 540
SOAL BSU, KEMENAKER-BPJAMSOSTEK PADANKAN DATA PEKERJA
JAKARTA - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) akan segera
dipercepat pencairannya dalam waktu dekat. Namun sebelum pencairan dilakukan akan ada
penyesuaian dan pemadanan data pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dengan
data baru penerima BSU kali ini.
Kemnaker telah menerima data calon penerima BSU 2021 bagi pekerja/buruh dari BPJS
Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat (30/7). Prosesi serah terima data ini sebagai tanda dimulainya
program BSU tahun 2021.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa pada hari ini pihaknya menerima
data dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1 juta calon penerima bantuan dari 8,73 juta
pekerja/buruh yang diproyeksikan akan menerima BSU. Untuk jumlah calon penerima tersebut,
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 Triliun.
"Nantinya data 1 juta calon penerima BSU tersebut akan dicek dan di-screening oleh Kementerian
Ketenagakerjaan untuk memastikan kesesuaian format data, dan menghindari duplikasi data,"
ujar Menaker dalam konferensi pers, Penyerahan Data BSU 2021, Jumat (30/7).
Menaker meminta kepada seluruh perusahaan yang belum menyerahkan data rekening
pekerjanya agar segera menyerahkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pula para pekerja/buruh
yang memenuhi syarat, tapi belum menyerahkan data nomor rekening bank-nya ke perusahaan
agar segera menyerahkan ke perusahaan guna memperlancar proses pemberian bantuan.
"Saya mengimbau kepada seluruh perusahaan dan pekerja/buruh di seluruh Indonesia yang
belum mendaftar di program BPJS Ketenagakerjaan, segera daftarkan diri kita dan pekerja/buruh
kita pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian
kita semua dapat terlindungi, terutama di masa-masa sulit seperti saat ini," ucapnya.
Ia berharap, bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja/buruh dan
juga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini. "Gunakanlah
sebaik-baiknya dana bantuan yang telah diberikan. Patuhi protokol kesehatan, dan terus optimis
kita pasti bisa melewati masa sulit ini apabila bersama-sama," ucapnya.
Adapun, pekerja/buruh yang akan mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan yaitu
WNI yang dibuktikan dengan NIK dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai
dengan Juni 202.
Pekerja yang berhak mendapatkan bantuan harus bergaji paling banyak Rp3,5 juta, dengan
ketentuan pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling
banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuh. Sebagai contoh upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00
dibulatkan menjadi Rp4.800.000.
"Persyaratan lainnya, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang
ditetapkan pemerintah," ucapnya.
Menurutnya, bantuan kali ini diutamakan untuk pekerja yang bekerja pada sektor industri barang
komsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali
jasa pendidikan dan kesehatan. Bantuan juga diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum
menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau progam bantuan produktif
usaha mikro.
539
