Page 546 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

Adapun syarat-syarat tersebut adalah; 1. Warga Negara Indonesia, yang bisa diklarifikasi melalui
Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2. Terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan aktif dalam
keanggotaan hingga Juni 2021; 3. Memiliki gaji per bulan tak lebih dari Rp3,5 juta per bulan dan
terdaftar pada perusahaan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan; 4. Bekerja di daerah-
daerah PPKM Level 3 dan 4 yang ditetapkan pemerintah; 5. Pemberian BSU diutamakan kepada
para pekerja di sektor konsumsi, transportasi, property, real estate, perdagangan dan jasa,
kecuali sektor pendidikan dan kesehatan; Syarat dan kriteria penerima bantuan telah diatur
dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan dasar
hukum pemberian BSU kepada pegawai.

Sebagai upaya untuk memperlancar pemberian BSU, Ida minta perusahaan untuk segera
menyerahkan data pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Para pekerja diminta untuk segera menyerahkan data kepada perusahaan, agar bantuan bisa
segera diproses," tambahnya.

Untuk tahap pertama, Kemnaker akan mengirimkan BSU kepada 1 juta pekerja. Kemnaker telah
melakukan cek atau screening kepada 1 juta pekerja ini demi memastikan kesesuaian nomor
rekening, NIK, dan sektor pekerjaan kepada yang bersangkutan.

Penyaluran akan dilakukan ke rekening penerima bantuan, yaitu bank-bank penyalur dan bank
himpunan bank milik negara (Himbara). Bantuan bagi buruh yang bekerja di Daerah Istimewa
Aceh akan disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia.

Untuk pengecekan data, Kemnaker bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Direktur BPJS
Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, turut mendampingi Menaker dalam acara ini.

545