Page 550 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah disalurkan langsung ke rekening. Para
penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek di gadget masing-masing
atau bisa langsung ke ATM dan ke kantor bank penyalur," ucap Ida dalam konferensi pers serah
terima data tahap calon penerima BSU pada Jumat (30/7/2021).

Bantuan ini disalurkan kepada 8,7 tenaga kerja terdampak pandemi Covid-19 dengan estimasi
anggaran Rp 8,8 triliun. Penerima BSU akan menerima Rp 500.000 per bulan selama 2 bulan,
dan ditransfer sekaligus senilai Rp 1 juta.

Ida menuturkan bank penyalur BSU adalah Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI,
Mandiri, dan BTN. Khusus untuk buruh di Aceh menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sementara bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank tersebut, Kemnaker
akan membukakan rekening secara kolektif di bank Himbara dan BSI. "Langkah ini dimaksudkan
agar penyaluran dana bantuan dapat lebih mudah efektif dan efisien," ucap Ida.

Adapun persyaratan pekerja atau buruh yang akan mendapatkan bantuan subsidi upah adalah
warga negara Indonesia (WNI) dan dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai Juni 2021.

Ketiga, mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Jika bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar Rp 3,5 juta, maka persyaratan
gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten
kota dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. "Sebagai contoh upah minimum
Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000," ucapnya.

Kempat, bekerja di welayah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga
dan level empat yang ditetapkan pemerintah.

Kelima, bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan
real estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan. "Ini sesuai klasifikasi data
sektoral yang ada di BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida.

549