Page 553 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 553
Permenaker itu adalah perubahan atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja atau Buruh dalam
Penanganan Dampak Covid-19.
"BSU tahun 2021 ini sedikit berbeda dengan BSU tahun 2020 yang lalu. Besaran bantuan subsidi
gaji atau upah tahun ini sebesar Rp 500.000 per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan
sekaligus Rp 1.000.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan," jelas Menaker
Ida.
Mekanisme penyaluran BSU, lanjut Menaker Ida, akan disalurkan secara langsung ke rekening
bank penerima bantuan.
"Bank penyalur BSU adalah bank milik negara yang terhimpun dalam himpunan bank milik
negara (himbara), yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN," kata Menaker Ida.
Sementara itu, khusus untuk penyaluran BSU kepada pekerja atau buruh di Provinsi Aceh,
Kemenaker akan menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Para penerima BSU yang memiliki mobile banking langsung dapat mengecek di gadgetnya
masing-masing, atau bisa langsung mengecek ke ATM dan ke kantor bank penyalur, tentu
dengan tetap menjaga protokol kesehatan," paparnya.
Menaker Ida dalam Konferensi Pers Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) memaparkan sejumlah
persyaratan bagi pekerja atau buruh yang bisa mendapatkan bantuan.
Syarat calon penerima BSU adalah sebagai berikut.
1. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan NIK.
2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juni 2021, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan.
3. Mendapat gaji atau upah maksimal Rp 3.500.000 per bulan Bagi pekerja atau buruh yang
bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten atau
kota (UMK) lebih besar dari Rp 3.500.000, persyaratan gaji atau upah minimum berubah menjadi
maksimal sebesar UMP atau UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
"Sebagai contoh, UMK Karawang sebesar Rp 4.798.312 (maka, persyaratan gaji atau upah
minimum calon penerima BSU) dibulatkan menjadi 4.800.000," jelas Menaker Ida.
4. Bekerja di wilayah PPKM darurat level tiga dan level empat, seperti yang telah ditetapkan
pemerintah.
5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,
properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan.
"Ini sesuai klasifikasi data sektoral yang ada di BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida menyebutkan, BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data calon penerima
BSU lantaran data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap.
"Di samping itu juga memberikan apresiasi kepada pekerja perusahaan yang menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
552
