Page 587 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 587

MENAKER IDA FAUZIYAH UNGKAP PERBEDAAN PENERIMA BSU PEMERINTAH
              TAHUN 2021
              Laporan  Wartawan  Tribunnews,  Larasati  Dyah  Utami,  JAKARTA  -  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan ada sedikit perbedaan penerima bantuan subsidi gaji/upah
              (BSU) dari pemerintah di tahun 2021 ini.

              Informasi ini disampaikan Menaker saat menerima 1 juta data tahap pertama calon penerima
              BSU dari BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat (30/7/2021) di kantor Kemenaker.

              Pertama terkait besaran BSU.

              Ida mengatakan pada tahun 2021 besaran BSU yang akan diberikan sebesar Rp 500 ribu per
              bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1 juta kepada pekerja/buruh
              yang memenuhi persyaratan.
              Adapun kriteria pertamanya adalah warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK.

              Kedua, calon penerima BSU terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif
              dan dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021.

              Ketiga, memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.

              "Dengan ketentuan pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
              kabupaten/kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling
              banyak sebesar upah minimum provinsi (UMP) atau kabupaten/ kota dibulatkan ke atas hingga
              ratusan ribu rupiah penuh," kata Menaker, Jumat (30/7/2021).

              Sebagai contoh, misalnya UMP Kabupaten Karawang sebesar Rp 4,798,312. Besaran gaji akan
              dibulatkan menjadi Rp 4.800.000 dalam di dalam data. Persyaratan keempat, calon penerima
              BSU adalah pekerja/buruh yang bekerja di wilayah PPKM level 4 dan 3 yang ditetapkan oleh
              pemerintah.
              Kelima, penerima BSU akan diutamakan diberikan kepada pekerja yang bekerja di sektor industri
              barang konsumsi, transportasi, aneka industry property dan real estate, perdagangan dan jasa,
              dan dikecualikan pada pekerja di sektor pendidikan dan Kesehatan.

              "Ini sesuai klasifikasi data sectoral yang ada di BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

              Keenam, berdasarkan kriteria tersebut, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan
              exercise dan hingga saat ini diestimasi ada sebanyak 8,7 orang pekerja/buruh yang menjadi
              calon penerima BSU.

              Ida mengatakan data ini akan sangat dinamis, melihat ketentuan peraturan Menaker. Data 1
              juta calon penerima BSU yang diterima hari ini selanjutnya akan di cek oleh Kemnaker untuk
              memastikan kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data.

              "Variabel yang akan diperiksa adalah nomor rekening, NIK, sektornya. Yang kedua melakukan
              pemadanan data penerima bantuan pemerintah lainnya," kata Ida.

              Ida menegaskan BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data karena dinilai datanya paling
              akurat  dan  lengkap.  Sehingga,  menurutnya  data  akuntabel  dan  valid  digunakan  pemerintah
              sebagai dasar pemberian BSU secara cepat dan tepat sasaran.

              "Disamping  memberikan  apresiasi  kepada  pekerja  perusahaan  yang  menjadi  peserta  BPJS
              Ketenagakerjaan," kata Ida.

                                                           586
   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592