Page 595 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 595
Dalam beleid dijelaskan bahwa penerima subsidi merupakan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan nomor induk kependudukan dan merupakan peserta aktif program jaminan
BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.
Penerima Kebijakan tersebut hanya berlaku pada wilayah dengan status PPKM level 3 dan 4 atau
mayoritas di Pulau Jawa dan Bali.
Syarat lainnya, penerima subsidi harus memiliki gaji paling tinggi Rp3,5 juta perbulan, pekerja
yang diprioritaskan hanya sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti
dan real estate, perdagangan, dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan sesuai dengan
klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
Ida mengatakan data akan sangat dinamis, mempertimbangkan ketentuan peraturan
Kementerian Ketenagakerjaan.
Data satu juta calon penerima subsisi akan dicek oleh kementerian untuk memastikan kesesuaian
format data dan menghindari duplikasi data.
"Variabel yang akan diperiksa adalah nomor rekening, NIK, sektornya. Yang kedua melakukan
pemadanan data penerima bantuan pemerintah lainnya," kata Ida.
Ida menegaskan BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data karena dinilai datanya paling
akurat dan lengkap sehingga menurutnya data akuntabel dan valid digunakan pemerintah
sebagai dasar pemberian BSU secara cepat dan tepat sasaran.
594
