Page 628 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 628
Judul Menaker Rilis Aturan Baru Terkait Bantuan Subsidi Upah
Nama Media Harian Terbit
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Arbi
Tanggal 2021-07-30 15:24:00
Ukuran 187x98mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 25.245.000
News Value Rp 126.225.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri, Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, telah mengeluarkan aturan baru mengenai
pemberian bantuan subsidi upah, yang mencakup pembaruan syarat penerima subsidi. Aturan
baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri. Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak COVID-19 yang ditetapkan pada 28 Juli 2021.
MENAKER RILIS ATURAN BARU TERKAIT BANTUAN SUBSIDI UPAH
Menteri, Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, telah mengeluarkan. aturan baru mengenai
pemberian bantuan subsidi upah, yang mencakup pembaruan syarat penerima subsidi.
Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri. Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak COVID-19 yang ditetapkan pada 28 Juli 2021.
Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021, penerima bantuan subsidi
upah (BSU) tahun 2021 adalah warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan nomor induk
kependudukan, dan merupakan peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai
Juni 2021.
"Syarat lain untuk menerima BSU adalah memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan
bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang
ditetapkan oleh pemerintah," kata Menaker dalam keterangannya, Kamis.(29/7/2021).
Dalam hal pekerja bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/ kota lebih besar dari
Rp3,5 juta maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Apabila wilayah tidak
627
