Page 649 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 AGUSTUS 2021
P. 649
"Adapun variabel yang akan diperiksa adalah kelengkapan data antara lain nomor rekening, NIK,
kemudian sektornya. Yang kedua melakukan pemadanan dengan data penerima bantuan
pemerintah lainnya," kata Ida.
Dia menjelaskan bahwa data 8,7 juta pekerja yang akan menerima total subsidi Rp1 juta untuk
dua bulan, atau Rp500.000 per bulan itu masih dinamis dan merupakan estimasi.
Sebelumnya Ida, pada 28 Juli 2021, sudah menerbitkan Peraturan Menaker Nomor 16 tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menaker Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak COVID-19.
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penerima subsidi adalah warga negara Indonesia,
yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, dan merupakan peserta aktif program
jaminan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.
Syarat lain yaitu memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan bekerja di wilayah
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 yang ditetapkan
pemerintah.
Dalam hal pekerja bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih besar dari
Rp3,5 juta maka persyaratan upah menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Apabila wilayah itu tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka persyaratan upah
menjadi paling banyak sebesar upah minimum provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan
penuh.
BSU diutamakan bagi pekerja sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,
properti dan real estat, perdagangan, dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan sesuai dengan
klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga memprioritaskan pemberian BSU bagi pekerja yang belum menerima bantuan
lewat program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Bantuan Produktif Usaha Mikro.
648
