Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 181
Judul Sebanyak 1.860 laporan THR Diterima Kemnaker Jelang Lebaran
Nama Media jabarnews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://jabarnews.com//read/104018
Jurnalis Muhammad Amaludin
Tanggal 2021-05-10 13:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Jelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1442, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
menerima 1.860 laporan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang masuk ke Posko
THR 2021 dalam rentang waktu 20 April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021. Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan bahwa saat ini kita masih terus memilah dan menyortir
kelengkapan setiap data pengaduan yang masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya.
SEBANYAK 1.860 LAPORAN THR DITERIMA KEMNAKER JELANG LEBARAN
.JABARMEWS | JAKARTA - Jelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1442, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 1.860 laporan terkait pembayaran tunjangan hari
raya (THR) yang masuk ke Posko THR 2021 dalam rentang waktu 20 April 2021 sampai dengan
7 Mei 2021.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan bahwa saat ini kita masih terus
memilah dan menyortir kelengkapan setiap data pengaduan yang masuk untuk mempercepat
penyelesaian kasusnya. Ditambah lagi saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan dinas-
dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR.
Hingga sekarang, rincian dari 1.860 laporan yang masuk itu dalam bentuk 684 konsultasi THR
dan 1.176 pengaduan terkait pembayaran THR.
Laporan yang masuk ke Posko THR Kemenaker berasal dari berbagai sektor seperti ritel,
perbankan, dan konstruksi dengan permasalahan yang diadukan seperti THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, disalurkan bertahap dan dibayar bukan dalam bentuk uang.
Terkait berbagai permasalahan THR itu, Anwar mendorong para pekerja yang memiliki isu
dengan pembayaran THR untuk segera melaporkan ke Posko THR baik yang dibentuk di pusat
oleh Kemnaker maupun posko yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Dia menegaskan bahwa
THR keagamaan merupakan pendapatan bukan upah yang wajib dibayarkan perusahaan.
"Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera
melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita tindaklanjuti
dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," ujar Anwar.
180
