Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 184

Judul               Belum Bayar THR, Enam Perusahaan di Sulsel Diadukan oleh
                                    Pekerjanya
                Nama Media          fajar.co.id
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://fajar.co.id/2021/05/10/belum-bayar-thr-enam-perusahaan-di-
                                    sulsel-diadukan-oleh-pekerjanya/
                Jurnalis            Adi Mirsan
                Tanggal             2021-05-10 13:24:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Kewajiban  membayar  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  oleh  perusahaan  kepada  para  pekerjanya
              telah diimbau sejak awal bulan ramadan ini. Ketentuan pembayaran THR ini telah dituangkan
              dalam Surat Edaran atau SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada para
              Gubernur se-Indonesia tertanggal 12 April 2021 lalu.


              BELUM BAYAR THR, ENAM PERUSAHAAN DI SULSEL DIADUKAN OLEH PEKERJANYA

              MAKASSAR -- Kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan kepada para
              pekerjanya telah diimbau sejak awal bulan ramadan ini.

              Ketentuan pembayaran THR ini telah dituangkan dalam Surat Edaran atau SE Menaker Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 yang ditujukan kepada para Gubernur se-Indonesia tertanggal 12 April 2021
              lalu.

              Terkhusus  Pemprov  Sulsel,  Kepala  Kadisnaker  Sulsel,  Andi  Darmawan  Bintang  mengatakan,
              terdapat enam perusahaan yang dilaporkan oleh pekerjanya belum membayar THR.

              Ia  menegaskan,  pihaknya  telah  melakukan  mediasi.  Karena  menurutnya  mediasi  merupakan
              langkah awal sebelum masuk ke tahap penegakan hukum.

              "Sampai dengan kemarin itu, sudah ada enam perusahaan yang dilaporkan oleh para pekerjanya.
              Sehingga  merupakan  tugas  Dinas  Tenaga  Kerja  untuk  melakukan  mediasi. Pertama  mediasi,
              bukan  langsung  penegakan  hukum,"  katanya,  ketika  ditemui  di  Kantor  Gubernur,  Senin,
              (10/5/2021).

              Ia menjelaskan, mediasi digunakan untuk mencari tahu alasan perusahaan tidak membayar THR
              dan hal-hal yang mungkin menjadi pertimbangan antara perusahaan dengan pekerjanya.

              Lebih lanjut, kata Darmawan, aturan terkait dengan THR menurut PP Nomor 36 Tahun 2021
              jelas menegaskan, apapun yang terjadi pada perusahaan, itu tidak menghilangkan kewajiban
              perusahaan untuk membayar THR dan sanksinya pun sudah jelas.
                                                           183
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189