Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin, 10 Mei
2021.
Rincian dari 1.860 laporan yang masuk itu dalam bentuk 684 konsultasi THR dan 1.176
pengaduan terkait pembayaran THR.

Laporan yang masuk ke Posko THR Kemnaker berasal dari berbagai sector, seperti ritel,
perbankan, dan konstruksi dengan permasalahan yang diadukan seperti THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, disalurkan bertahap, dan dibayar bukan dalam bentuk uang.

Terkait berbagai permasalahan THR itu, Anwar mendorong para pekerja yang memiliki isu
dengan pembayaran THR untuk segera melaporkan ke Posko THR, baik yang dibentuk di pusat
oleh Kemnaker maupun posko yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Dia menegaskan, bahwa THR keagamaan merupakan pendapatan bukan upah yang wajib
dibayarkan perusahaan.

"Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera
melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita tindaklanjuti
dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," ujar Anwar, seperti dikutip
dari Antara.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan pembayaran
THR secara penuh dengan paling lambat disalurkan H-7 sebelum Lebaran.
Bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 harus melakukan dialog dengan pekerja
berdasarkan laporan keuangan yang transparan untuk mencapai kesepakatan. Dispensasi
pembayaran bagi perusahaan terdampak pandemi sendiri adalah sehari sebelum Idul Fitri.***

263