Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 265
Judul Pengusaha Tak Sanggup Bayar, Ribuan Aduan Masuk ke Posko THR
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20210510100129-4-
244522/pengusaha-tak-sanggup-bayar-ribuan-aduan-masuk-ke-posko-
thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-10 10:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 1.860 pengaduan soal tunjangan hari raya (THR)
yang masuk di posko THR selama kurun waktu 20 April s.d 7 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri
dari 684 konsultasi THR dan 1.176 pengaduan THR. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi
mengatakan pengusaha wajib memberikan THR paling lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan. Para pekerja/buruh yang memiliki permasalahan terkait pembayaran THR, dapat
segera melaporkan dan mengadukan ke posko-posko THR terdekat yang dibentuk pemerintah
di tingkat pusat maupun daerah.
PENGUSAHA TAK SANGGUP BAYAR, RIBUAN ADUAN MASUK KE POSKO THR
Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 1.860 pengaduan soal tunjangan hari raya
(THR) yang masuk di posko THR selama kurun waktu 20 April s.d 7 Mei 2021. Jumlah tersebut
terdiri dari 684 konsultasi THR dan 1.176 pengaduan THR.
Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan pengusaha wajib memberikan THR paling lama
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Para pekerja/buruh yang memiliki permasalahan terkait
pembayaran THR, dapat segera melaporkan dan mengadukan ke posko-posko THR terdekat
yang dibentuk pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
"Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat segera
melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita tindaklanjuti
dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," kata Anwar Sanusi di Jakarta,
Senin (10/05/2021).
Posko-posko THR di tingkat pusat dan daerah tersebar di 34 provinsi dan Kabupaten/Kota di
seluruh Indonesia. Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan
pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.
"Saat ini kita masih terus memilah dan mensortir kelengkapan setiap data pengaduan yang
masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya. Kita juga terus berkoordinasi dengan dinas-
264
