Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 280
menyortir kelengkapan setiap data pengaduan yang masuk untuk mempercepat penyelesaian
kasusnya. Kami juga terus berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja di daerah untuk
menyelesaikan pengaduan pembayaran THR," kata Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi
dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (10/5/2021).
ADA 1.860 LAPORAN SOAL PEMBAYARAN THR YANG MASUK KE KEMENAKER
Ada 1.860 laporan terkait pembayaran THR yang masuk ke Posko THR 2021 dalam rentang
waktu 20 April 2021 hingga 7 Mei 2021.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menerima 1.860 laporan terkait pembayaran
tunjangan hari raya (THR) yang masuk ke Posko THR 2021 dalam rentang waktu 20 April 2021
sampai dengan 7 Mei 2021. Tahun ini, pengusaha diminta membayar THR tepat waktu dan tidak
dicicil meski pandemi COVID-19 masih berlangsung.
"Saat ini kami masih terus memilah dan menyortir kelengkapan setiap data pengaduan yang
masuk untuk mempercepat penyelesaian kasusnya. Kami juga terus berkoordinasi dengan dinas-
dinas tenaga kerja di daerah untuk menyelesaikan pengaduan pembayaran THR," kata Sekretaris
Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin
(10/5/2021).
Rincian dari 1.860 laporan yang masuk itu dalam bermacam bentuk, yaitu 684 konsultasi THR
dan 1.176 pengaduan terkait pembayaran THR.
Laporan yang masuk ke Posko THR Kemenaker berasal dari berbagai sektor seperti ritel,
perbankan, dan konstruksi dengan permasalahan yang diadukan seperti THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, disalurkan bertahap dan dibayar bukan dalam bentuk uang.
Anwar mendorong para pekerja yang memiliki isu dengan pembayaran THR untuk segera
melaporkan ke Posko THR baik yang dibentuk di pusat oleh Kemenaker maupun posko yang
dibentuk oleh pemerintah daerah.
Dia menegaskan THR keagamaan merupakan pendapatan bukan upah yang wajib dibayarkan
perusahaan. "Para pekerja yang merasa tidak mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan dapat
segera melaporkan permasalahannya ke posko terdekat. Setiap permasalahan pasti kita
tindaklanjuti dan mencari solusi yang terbaik bagi pekerja maupun pengusaha," ujar Anwar.
Menaker Ida Fauziyah sebelumnya meminta pengusaha untuk membayar THR 2021 pekerja
secara penuh. Batas waktu pembayaran THR pun harus diserahkan kepada pekerja paling lambat
tujuh hari sebelum hari raya.
"THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pada pekerja/butuh paling lama
7 hari sebelum hari keagamaan tiba. Kami mohon pada para kepala daerah untuk memastikan
perusahaan membayar THR buruh sesuai perundangan. Butuh komitmen untuk pengusaha
membayar THR secara penuh dan tepat waktu," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin
(12/4/2021).
Politikus PKB ini mengatakan, kebijakan tersebut diambil karena pemerintah sudah memberi
dukungan berupa insentif kepada para pengusaha untuk mengatasi dampak COVID-19.
Kemenaker juga sudah berdiskusi baik dengan dewan pengupahan nasional dan buruh soal ini.
Respons Kadin Indonesia Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit mengakui pengusaha di
sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) penuh bagi
279
