Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 281
para karyawannya. Ia pun mengakui bila hal ini tak sesuai dengan Surat Edaran Menaker soal
pembayaran THR secara penuh.
Anton pun mengaku pasrah jika nantinya ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi
administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. "Terserah
pemerintah, kan, katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini sudah di luar
kemampuan kami," kata Anton dihubungi di Jakarta, Jumat (7/5/2021).
Menurut Anton, berdasarkan keputusan pemerintah melalui Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.
Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan
pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Terdapat sanksi
bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.
"SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Itu hanya
menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum Lebaran harus bayar. Yang tidak
mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat 1 hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak
ada kata lain, harus bayar," kata dia.
280
