Page 296 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 296

Judul               Perusahaan Tidak Bayar THR, Sanksi Hukum Plus Denda Sudah
                                    Menanti
                Nama Media          suaramerdeka.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/263321-perusahaan-
                                    tidak-bayar-thr-sanksi-hukum-plus-denda-sudah-menanti
                Jurnalis            Murdiyat Moko
                Tanggal             2021-05-10 10:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2021 akan dikenakan
              sanksi  hukum  sekaligus  membayar  denda.  Pengawas  Ketenagakerjaan  akan  melakukan
              penegakan hukum berupa pengenaan sanksi pelaksanaan pembayaran THR, sesuai ketentuan
              peraturan  perundangan.  "Pengenaan  sanksi  administratif  tidak  menghilangkan  kewajiban
              pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam
              peraturan   perundang-undangan,"      kata   Direktur   Jenderal   Pembinaan     Pengawasan
              Ketenegakaerjaan  dan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (Binawasnaker  &  K3)  Kemnaker,
              Haiyani Rumondang.



              PERUSAHAAN TIDAK BAYAR THR, SANKSI HUKUM PLUS DENDA SUDAH MENANTI

              JAKARTA - Perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2021 akan
              dikenakan  sanksi  hukum  sekaligus  membayar  denda.  Pengawas  Ketenagakerjaan  akan
              melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi pelaksanaan pembayaran THR, sesuai
              ketentuan peraturan perundangan.

              "Pengenaan  sanksi  administratif  tidak  menghilangkan  kewajiban  pengusaha  atas  denda
              keterlambatan  membayar  THR  Keagamaan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-
              undangan," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenegakaerjaan dan Keselamatan
              dan Kesehatan Kerja (Binawasnaker & K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang.

              Sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2). Bagi pengusaha yang tidak membayar THR
              Keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha;
              penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha.

              ASN Terima Besaran THR Tak Sama, Ini Penyebabnya Dia mengatakan dalam upaya mengatasi
              permasalahan pembayaran THR 2021, Kementerian Ketenagakerjaan mengumpulkan Kadisnaker
              provinsi  seluruh  Indonesia  dalam  kegiatan  "Webinar  Sinergitas  dan  Kolaborasi  Pengawas


                                                           295
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301