Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021

Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial dalam Penanganan Permasalahan THR
2021", melalui zoom meeting pada Jumat (7/5).
Haiyani Rumondang menegaskan pengawas ketenagakerjaan dan Mediator HI memiliki tugas
penting dalam pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pembayaran THR kepada
pekerja/buruh. Tugas Mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan perusahaan
dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang dibayarkan.

Sedangkan Pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum berupa sanksi
administrasi apabila THR tidak dibayarkan. "Dengan demikian pengawas dan Mediator ikut andil
berperan aktif dalam meningkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, " kata Haiyani.

Baca juga: Menaker Minta Kepala Daerah Turun Tangan Selesaikan Pengaduan THR

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan pihaknya memperkuat aspek pengawasan
dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran THR bagi pekerja/buruh berjalan lancar
dan sesuai ketentuan. Untuk itu, Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati
turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR.

Selanjutnya tegas memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan
THR. "Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka
sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan
THR," kata Menaker Ida.

Dikatakan, Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 1.569 laporan
selama kurun waktu 20 April sampai 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR
dan 899 pengaduan THR. Kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di
antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat
kesehatan, industri makanan dan minuman, dll.

Sesuai laporan, beberapa permasalahan pembayaran THR antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR. "Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik,
kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan
pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR,” katanya.

“Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR,” kata Sekjen
Anwar.
Bagi perusahaan terdampak Covid-19 dan tidak mampu memenuhi pembayaran THR, didorong
untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu
pada peraturan perundangan. Jika tidak mampu membayarkan harus ada kesepakatan tertulis
bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," kata Sekjen Anwar.

296