Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 4
Judul Menaker: Pekerja Bongkar Muat Harus Masuk Jamsos Ketenagakerjaan
Nama Media bisnis.com
Newstrend Program BPJamsostek Untuk TKBM
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210511/12/1392851/menaker-
pekerja-bongkar-muat-harus-masuk-jamsos-ketenagakerjaan
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-05-11 06:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebab, ini merupakan salah satu sektor
pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. dengan risiko cukup tinggi, saya kira negara perlu hadir
memastikan perlindungan TKBM
Ringkasan
Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) didesak mengikutsertakan
pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut ditekankan oleh
pemerintah mengingat tingginya risiko tenaga kerja di profesi terkait. Saat ini, BPJS
Ketenagakerjaan mencatat terdapat 2.325 TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menjadi
peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM).
Sebagian di antaranya juga mendaftar sebagai peserta progra Jaminan Hari Tua (JHT).
MENAKER: PEKERJA BONGKAR MUAT HARUS MASUK JAMSOS KETENAGAKERJAAN
JAKARTA -- Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) didesak
mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut
ditekankan oleh pemerintah mengingat tingginya risiko tenaga kerja di profesi terkait.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan mencatat terdapat 2.325 TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok yang
telah menjadi peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian
(JKM). Sebagian di antaranya juga mendaftar sebagai peserta progra Jaminan Hari Tua (JHT).
"Sebab, ini merupakan salah satu sektor pekerjaan yang berisiko cukup tinggi. dengan risiko
cukup tinggi, saya kira negara perlu hadir memastikan perlindungan TKBM," ujar Ida melalui
keterangan resmi, Senin (10/5/2021).
Terkait dengan hal itu, pemerintah memberlakukan sejumlah aturan pendukung, antara lain UU
No. 40/ 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU No. 24/2011 tentang Badan
3