Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 MEI 2021
P. 56
Dalam penandatanganan MoU tersebut, pihak Kemnaker diwakili oleh Direktorat Jenderal
(Dirjen) Binapenta & PKK Suhartono dan pihak LKKNU diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Pengurus Besar LKKNU Alissa Wahid.
Dalam sambutannya, Ida menjelaskan, upaya penguatan community parenting dilakukan secara
terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan kementerian atau lembaga serta pemangku
kepentingan lain.
"Desmigratif sendiri merupakan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta
keluarga sejak dari desa," jelas Ida dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Hal itu, lanjut dia, didasarkan pada kesadaran bahwa PMI dan keluarga merupakan isu lintas
sektor atau cross cutting, sehingga Kemnaker sangat terbuka dengan berbagai upaya kolaborasi
dan kerja sama.
"Kerja kolaboratif ini diinisiasi oleh Kemnaker dengan LKKNU. Tapi ini bukan untuk Nahdlatul
Ulama (NU) saja, tetapi untuk bangsa dan kepentingan masyarakat secara lebih luas," terangnya.
Ida pun mengakui, meski dirinya merupakan bagian dari LKKNU, tetapi profesionalitas dan
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dalam kerja sama harus tetap dijaga.
"Kepada teman-teman LKKNU saya berharap untuk bersama-sama saling menjaga pengelolaan
kegiatan ini agar berjalan secara profesional," ujarnya.
Ia melanjutkan, pengasuhan terhadap anak-anak PMI oleh keluarga asuh biasanya kurang
optimal dibandingkan dengan dilakukan orangtua kandung.
Dalam beberapa kasus, ada pula anak-anak yang diasuh hanya oleh ayah saja dan ibu saja,
sehingga mereka kurang mendapatkan kasih sayang yang seimbang.
"Padahal anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan kejayaan bangsa
di masa mendatang. Kemnaker sangat menyambut baik partisipasi dan peran aktif LKKNU yang
sangat berpengalaman dalam berbagai program penguatan kapasitas fungsi keluarga,"
paparnya.
Melalui kerja sama itu pula, Ida berharap niat baik, perhatian, serta kepedulian semua pihak
terhadap perkembangan anak-anak PMI bisa menjadi nyata.
"Terutama melalui penyusunan konsep dan model pembangunan community parenting di
Desmigratif," katanya.
Sementara itu, Dirjen Binapenta & PKK Suhartono mengatakan, ruang lingkup MoU terletak pada
beberapa bidang. Salah satunya adalah assessment atau pemetaan untuk penelitian awal
tentang realitas dan kebutuhan pengasuhan berbasis komunitas Desmigratif.
Kemudian ada pengembangan konsep community parenting Desmigratif, penyusunan empat
modul untuk penguatan, dan pelaksanaan uji coba modul pembangunan community parenting.
"Ada pula pelaksanaan training of trainer penguatan community parenting dan pelaksanaan pilot
project model penguatan community parenting," ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan itu, sebut dia, nantinya akan dibentuk oleh Tim Penguatan Community
Parenting di Desmigratif.
"Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal penandatanganan,"
imbuhnya.
55
