Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021

Ia mengatakan estimasi itu dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Ketenagakerjaan. Saat ini pun, Kemnaker bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan tengah mempersiapkan survei implementasi Bantuan Subsidi Upah untuk melihat
efektivitas program tersebut.

Ida mengatakan realisasi Bantuan Subsidi Upah pada tahun 2020 mencapai 98,8 persen. Artinya,
ujarnya, secara umum tidak ada masalah. Ia pun mengatakan kementeriannya dimonitor oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan dalam menyalurkan BSU.

Ida mengatakan hingga saat ini kementeriannya belum mendapat penugasan untuk kembali
menyalurkan Bantuan Subsidi Upah kepada para pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per
bulan di 2021. "Jika kita lihat pada anggaran PEN 2021, memang tidak nampak kelanjutan dari
BSU di tahun ini. Kemnaker sendiri hingga saat ini belum mendapat penugasan untuk kembali
menyalurkan BSU, kami ikut keputusan dari Komite PEN saja," ujar Ida.

Namun demikian, kata Ida, pemerintah terus berupaya untuk memitigasi dampak pandemi bagi
angkatan kerja Indonesia. Misalnya, dengan melanjutkan program Kartu Prakerja dan
memperluas program padat karya di berbagai Kementerian dan Lembaga. "Kemnaker sendiri
ikut berpartisipasi dalam Prakerja dan menyelenggarakan program padat karya yang memang
rutin kami lakukan," tutur Ida.

Selain itu, Ida mengatakan pada masa pemulihan ekonomi ini, Kemnaker juga fokus pada
peningkatan daya saing angkatan kerja, yaitu program skilling, upskilling, maupun program
untuk pekerja yang terdampak pandemi, yaitu re-skilling, dengan mengoptimalkan program
pelatihan vokasi di BLK-BLK maupun pemagangan. "Tujuan pelatihan vokasi ini tidak hanya
untuk masuk ke pasar kerja, namun juga dengan kompetensi yang didapatkan mereka bisa
mengembangkan usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja baru," tutur Ida usai
menjelaskan tentang Bantuan Subsidi Upah.

20