Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 28
Judul Tuntut Hentikan Pembahasan RPP soal Pesangon-PHK
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg12
Jurnalis ttg
Tanggal 2021-02-02 03:57:00
Ukuran 127x312mmk
Warna Warna
AD Value Rp 117.475.000
News Value Rp 352.425.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja, kemudian
secara bersamaan juga terlibat dalam pembahasan RPP
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama
Ringkasan
Satu per satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang 11/2020 Cipta
Kerja keluar. Di antaranya RPP klaster ketenagakerjaan. Elemen buruh menuntut pemerintah
menghentikan pembahasan RPP yang terkait pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan
kontrak tenaga kerja itu.
Tuntutan penghentian pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan itu, antara lain, disuarakan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Nama resmi RPP klaster ketenagakerjaan yang
mulai disosialisasikan pada 29 Januari lalu adalah RPP perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya,
waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja Presiden KSPI Said Iqbal
menegaskan, serikat buruh yang dia pimpin dan lainnya tidakpernah terlibat dan tidak akan
terlibat dalam pembahasan RPP tersebut. "Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja,
kemudian secara bersamaan juga terlibat dalam pembahasan RPP," katanya kemarin (1/2).
TUNTUT HENTIKAN PEMBAHASAN RPP SOAL PESANGON-PHK
Satu per satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang 11/2020 Cipta
Kerja keluar. Di antaranya RPP klaster ketenagakerjaan. Elemen buruh menuntut pemerintah
menghentikan pembahasan RPP yang terkait pesangon, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan
kontrak tenaga kerja itu.
Tuntutan penghentian pembahasan RPP klaster ketenagakerjaan itu, antara lain, disuarakan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Nama resmi RPP klaster ketenagakerjaan yang
mulai disosialisasikan pada 29 Januari lalu adalah RPP perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya,
27
