Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 29
waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja Presiden KSPI Said Iqbal
menegaskan, serikat buruh yang dia pimpin dan lainnya tidakpernah terlibat dan tidak akan
terlibat dalam pembahasan RPP tersebut. "Tidak mungkin buruh yang menolak UU Cipta Kerja,
kemudian secara bersamaan juga terlibat dalam pembahasan RPP," katanya kemarin (1/2).
Selain itu, Said mengatakan bahwa KSPI dan KSPSIAGN saat ini sedang melakukan judicial
review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya soal klaster ketenagakerjaan.
Dia menjelaskan, ketika nanti MK mengabulkan gugatan tersebut, RPP tadi akan menjadi sia-sia.
Said juga mengatakan di dalam RPP itu ada sejumlah pertentangan yang tajam. Di antaranya
adalah aturan pesangon. Dia menjelaskan, di dalam RPP tersebut, pemberi kerja bisa
membayarkan pesangon lebih rendah dari ketentuan di UU Cipta Kerja. Di antaranya
jikaperusahaan tersebut merugi. Menurut dia, klausul yang diatur di dalam RPP soal pesangon
tersebut keliru dan ngawur.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tadi malam menyampaikan
bahwa komitmen pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan selalu
bersama forum tripartit. Terdiri atas pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Selain itu, RPP turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan juga dibahas dalam forum
tripartit. Dia menyebut, ada empat RPP turunan UU Cipta Kerja untuk klaster ketenagakerjaan.
"Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama,"
katanya. (wan/cl 7/ttg)
28
