Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 38
Judul Menaker: 4 RPP Klaster Ketenagakerjaan sudah diserahkan ke
Kemenko Perekonomian
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-4-rpp-klaster-
ketenagakerjaan-sudah-diserahkan-ke-kemenko-perekonomian
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2021-02-01 23:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RPP klaster Ketenagakerjaan sudah
seluruhnya diserahkan ke Kemenko Perekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU Cipta
Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama Kementerian/Lembaga
terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami optimistis kita bisa menyelesaikan
keempat Rancangan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Alhamdulillah, keempat RPP tersebut telah
selesai kami bahas dan disepakati bersama-sama antara serikat pekerja/buruh, pengusaha dan
pemerintah. Jadi semua pihak telah dilibatkan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) klaster ketenagakerjaan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipa Kerja sudah
diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "RPP klaster Ketenagakerjaan
sudah seluruhnya diserahkan ke Kemenko Perekonomian untuk di-upload pada portal resmi UU
Cipta Kerja. Keempat RPP tersebut juga sudah dilakukan harmonisasi bersama
Kementerian/Lembaga terkait sejak hari Rabu hingga Minggu kemarin," ujar Ida dalam
keterangan tertulis, Senin (1/2).
MENAKER: 4 RPP KLASTER KETENAGAKERJAAN SUDAH DISERAHKAN KE KEMENKO
PEREKONOMIAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan seluruh Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) klaster ketenagakerjaan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipa Kerja sudah
diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
37