Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 49
"Kami masih menunggu, sementara memang di APBN 2021 tidak dialokasikan. Nanti kami lihat
bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang tidak dialokasikan di APBN 2021," kata
dia akhir pekan lalu dikutip dari Biro Humas Kemnaker, Senin (1/2/2021).
BLT subsidi upah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, sebelumnya memang diungkapkan
berpeluang untuk dilanjutkan di 2021 bila memang pekerja dirasakan masih tertekan akibat
pandemi virus Corona (COVID-19).
Ida melanjutkan, selain subsidi gaji, pemerintah juga menggelontorkan insentif lainnya kepada
para pekerja, mulai dari relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga program padat karya.
Beberapa program, menurutnya akan diteruskan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,
terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan terkena pengurangan gaji.
"Program-program itu sebagian akan terus jalan sampai kondisinya kembali normal, memang
diarahkan untuk menangani dampak pandemi COVID-19," sebutnya.
Ida sebelumnya mengungkapkan ada peluang BLT subsidi upah untuk peserta BPJS
Ketenagakerjaan dilanjutkan di 2021. Namun, keputusan program ini dilanjutkan jika pemerintah
melihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia belum normal imbas pandemi COVID-19.
"Saya kira dari kami punya evaluasi, evaluasi kami akan berikan kepada, dikoordinasikan oleh
Kemenko Perekonomian agar jika memang kondisi perekonomian kita belum normal kembali,
saya kira diskusi kami tentang evaluasi program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk dilakukan
kembali di tahun 2021," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senin (18/1/2021).
48
