Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 FEBRUARI 2021
P. 99
"Kami masih menunggu, karena memang di APBN 2021 (BSU) tidak dialokasikan. Nanti kami
lihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya. Tapi memang (BSU) tidak dialokasikan di APBN
2021," kata Menaker, Senin (1/2).
Diakui Ida pada 2020 lalu BSU dikucurkan segera karena terjadi lonjakan angka pengangguran
yang cukup tinggi. Angka pengangguran selama 2020 tercatat mengalami penambahan
mencapai 9,7 juta orang.
Dari situ, lanjut Ida, pemerintah telah melakukan beberapa langkah. Terhadap pekerja yang
kehilangan pendapatan, pemerintah menyiapkan subsidi upah. Pemerintah juga memberi
relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, pemerintah memperbanyak program padat karya, baik itu di kemenaker maupun di
kementerian yang lain. Ada juga program reguler kementerian yang kemudian diarahkan untuk
membantu pekerja yang terkena dampak PHK atau dirumahkan.
"Program reguler itu akan terus jalan, sampai kondisinya kembali normal seperti arahan presiden
untuk menangani dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19," terangnya.
Sedangkan program BSU untuk 2021, jelas Ida, sepertinya akan ditiadakan. Namun Ida juga
memberi catatan pemerintah melihat kembali perkembangan di 2021. Walaupun perkiraan
ekonomi kembali pulih, namun bila kondisi pandemi saat ini masih tetap berlanjut.
Sebelumnya Ida Fauziyah, sempat menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan pemerintah
berupa bantuan subsidi gaji/upah 2020 bagi pekerja/buruh mencapai 98,91 persen dengan total
realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar Rp 29.444.763.600.000. Total penerima BSU
secara nasional pada 2020 sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji Rp 3,12 juta dan
total perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649
perusahaan.
98
