Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021
P. 140
Ringkasan
Corporate Secretary Perum DAMRI Sidik Pramono mengakui bahwa perusahaan sempat tidak
membayar upah karyawan. Namun, hal ini bukan berarti tidak membayar sama sekali, melainkan
perusahaan hanya menunda waktu pembayarannya saja. BUMN bidang transportasi itu
mengambil kebijakan tunda bayar upah karyawan karena menelan kerugian untuk pertama kali
sejak lima tahun terakhir. Kerugian terjadi akibat minimnya mobilitas dan aktivitas masyarakat
di tengah pandemi virus corona.
DAMRI AKUI TUNDA BAYAR GAJI KARYAWAN KARENA RUGI SAAT PANDEMI
Corporate Secretary Perum DAMRI Sidik Pramono mengakui bahwa perusahaan sempat tidak
membayar upah karyawan. Namun, hal ini bukan berarti tidak membayar sama sekali, melainkan
perusahaan hanya menunda waktu pembayarannya saja.
BUMN bidang transportasi itu mengambil kebijakan tunda bayar upah karyawan karena menelan
kerugian untuk pertama kali sejak lima tahun terakhir. Kerugian terjadi akibat minimnya mobilitas
dan aktivitas masyarakat di tengah pandemi virus corona.
"Kondisi tersebut memaksa direksi untuk melakukan berbagai hal termasuk memutuskan adanya
penangguhan atau penundaan pembayaran sebagian upah bagi karyawan perusahaan, termasuk
direksi," kata Sidik dalam keterangan resmi, Rabu (16/6).
Kendati begitu, Sidik menekankan kebijakan tunda bayar upah karyawan ini tidak akan
menghilangkan kewajiban perusahaan dan hak karyawan. Selain itu, tunda bayar juga tidak
berarti pemotongan upah.
"Karena sifatnya adalah penundaan, hal tersebut dicatat sebagai utang perusahaan. Jika pada
saatnya nanti kondisi membaik, kewajiban perusahaan tentu akan dipenuhi," terangnya.
Namun, ia belum menerangkan lebih jauh kapan sekiranya upah karyawan akan dilunasi oleh
perusahaan. Sejauh ini, sambungnya, baru pernyataan ini yang bisa dibagi ke publik guna
menjawab tudingan dari Serikat Buruh Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT) yang
menyebut DAMRI tidak membayar upah karyawan.
Lebih lanjut, Sidik juga menjawab tudingan soal pembayaran THR kepada karyawan yang hanya
bernilai Rp700 ribu. Ia menjelaskan besaran THR 2021 sejatinya sudah ditetapkan sesuai dengan
kemampuan keuangan perusahaan.
"Dan hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada serikat pekerja," imbuhnya.
Tak ketinggalan, Sidik juga mengklarifikasi tudingan SPDT yang menyebut bahwa perusahaan
melakukan mutasi kepada karyawan yang melawan dan tidak terima dengan keputusan soal
upah dan THR. Menurutnya, perusahaan sudah mengomunikasikan kondisi keuangan DAMRI
kepada karyawan.
"Tidak benar jika dinyatakan para pekerja kesulitan mengadakan perundingan bipartit dengan
manajemen, terlebih jika itu dinyatakan karena ketua serikat pekerja dimutasikan ke Papua,"
jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum SPDT FSPMI Iswan Abdullah mengaku mendapat aduan dari sejumlah
sopir DAMRI di Bandung, Jawa Barat, dan beberapa daerah. Aduan itu berupa pembayaran THR
yang cuma Rp700 ribu per orang dari perusahaan ke karyawan.
139
