Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 JUNI 2021
P. 219
Ia menyayangkan pelanggaran tersebut justru dilakukan oleh perusahaan BUMN. Oleh karena
itu dia berharap Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri BUMN berani menegur dan mengawasi
jajaran direksi BUMN transportasi ini.
"Barangkali Meneg BUMN dan pemerintah tidak tahu ada pelanggaran hak para pekerja di Damri,
di mana baik di Jawa dan di daerah, ada perusahaan Damri tak bayarkan upah 5-8 bulan sampai
saat ini, bisa jadi ini akalan direksi yang tak diketahui pemerintah. kami mohon dilakukan
pengawasan pengelola manajemen Damri," tuturnya.
Hampir seluruh pekerja Damri upahnya jauh di bawah upah minimum. Damri harus bisa
memberikan contoh yang jelas dan tegas, melaksanakan ketentuan perundangan, tidak boleh
upah para pekerja apalagi perusahaan milik negara jauh di bawah ketentuan.
218
