Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 114
Judul KSPI Tuding PLN Tak Bayar Penuh THR Pekerja Outsourcing di Lebaran
2021
Nama Media merdeka.com
Newstrend Aksi Mogok Pegawai PLN
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kspi-tuding-pln-tak-bayar-penuh-thr-
pekerja-outsourcing-di-lebaran-2021.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2021-06-10 15:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) THR yang diterima
oleh outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu adalah tidak sesuai aturan. Baik berdasarkan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan, PP 78/2015, maupun peraturan yang selama ini berlaku 10-15
tahun terakhir
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Dengan demikian
maka pekerja outsourcing hanya terima gaji pokok. Turun THR-nya, tunjangan kinerja dan delta
tidak dibayarkan dalam komponen THR PLN
neutral - Arsyadany G Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat PLN) Dalam hal
pembayaran THR, PT PLN (Persero) memastikan telah memenuhi segala kewajiban yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan
neutral - Arsyadany G Akmalaputri (Vice President Hubungan Masyarakat PLN) Terkait
permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor, hal tersebut merupakan ranah hubungan
industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja, bukan dengan PT PLN (Persero)
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menuding PT Perusahaan
Listrik Negara atau PLN tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) secara penuh kepada
pekerja alih daya atau outsourcing sesuai aturan yang berlaku. "THR yang diterima oleh
outsourcing PLN di seluruh Indonesia itu adalah tidak sesuai aturan. Baik berdasarkan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan, PP 78/2015, maupun peraturan yang selama ini berlaku 10-15
tahun terakhir," terangnya dalam sesi teleconference, Kamis (10/6).
113
