Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021

REVISI ATURAN TEMBAKAU DITUDING DIDANAI ASING

Jakarta Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menolak tegas rencana revisi PP
109/2012 karena sangat menekan industri hasil tembakau dari hulu ke hilir.

Ketua umum AMTI Budidoyo mengatakan bahwa ada pendanaan dari lembaga swadaya
masyarakat (LSM) asing untuk mendesak revisi PP 109/2012 dilakukan.

Ramai diberitakan, banyak organisasi anti tembakau di Indonesia yang mendapat kucuran dana
dari LSM asing.
"Mereka mendapat kucuran dana dari asing. Kalau dulu kucuran dananya secara langsung,
sekarang lewat The Union," katanya pada Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (9/6/2012).

Dia mengatakan, LSM asing seperti memiliki kepentingan sendiri di balik kampanye antirokok.
"Kepentingannya mereka itu kan karena usaha farmasi. Jadi ini pertentangan antar-industri.
Makanya mereka akan terus menyuarakan itu dan disebar ke banyak negara untuk pada akhirnya
meniadakan tembakau," katanya.

Revisi PP 109/2012 menambah pelik persoalan tembakau yang kini juga tengah tertekan berat.
Sektor tembakau terbukti berperan nyata untuk negara. Ia meminta agar Indonesia jangan mau
didikte oleh kepentingan LSM asing semata. Saat ini, kedaulatan bangsa ini sedang diuji.

"Menurut kami, PP 109/2012 masih cukup relevan. Persoalan di tingkat implementasinya
memang tidak maksimal. Kalau ada wacana merevisi, itu apanya?" "Industri Hasil Tembakau
adalah industri yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, kontribusinya cukup besar pada
negara. Ada Rp 170 triliun yang disumbangkan pada negara lewat cukai. Target cukai tersebut
cukup besar, dan tidak mudah. Ironisnya, industri ini tidak pernah diberi ruang yang cukup untuk
berkembang bahkan terus dimarginalkan lewat revisi PP 109/2012," tegas Budidoyo Senada
dengan AMTI, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman,
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto pun mendesak agar Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membatalkan revisi PP 109/2012.

Dia juga menduga adanya indikasi keterlibatan LSM asing dalam kampanye antirokok di
Indonesia. Padahal, LSM asing ini sama sekali tidak mengerti keadaan dan kondisi Indonesia,
tetapi mereka terus memaksakan agenda organisasinya. "Saya rasa itu kita sama-sama tahu ada
dana tergulirkan untuk membiayai kampanye antirokok," ujarnya.

Dia mengatakan, revisi PP 109/2012 akan menyebabkan para buruh IHT kehilangan lapangan
pekerjaannya. "Tenaga kerja IHT, anggota kami juga rakyat Indonesia. Kami mohonkan
perhatian dari bapak Menkes bahwa Indonesia adalah negara berdaulat maka jangan
terpengaruh dorongan-dorongan kelompok atau LSM asing antirokok yang mengatasnamakan
kesehatan tapi tidak mempertimbangkan keadaan di Indonesia," katanya.

110