Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021

Judul Serikat Buruh: Cara-Cara Perpajakan Pemerintah Sifat Penjajah
Nama Media merdeka.com
Newstrend Pajak Sembako
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/serikat-buruh-cara-cara-perpajakan-
pemerintah-sifat-penjajah.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2021-06-10 13:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Cara-cara
memberlakukan kembali tax amnesty jilid II dan menaikan PPN khususnya PPN sembako adalah
cara-cara kolonialisme yang dilakukan oleh Menteri Keuangan

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ini adalah sifat
penjajah. Orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil diberikan relaksasi PPnBM
0 persen, tapi rakyat untuk makan direncanakan dikenai pajak
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Jangankan Rp 11
ribu triliun uang pengusaha di luar negeri akan masuk, yang ada penerimaan pajak saja tidak
tercapai. Setop retorika Menteri Keuangan memberlakukan tax amnesty jilid 2

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami akan tempuh
secara hukum uji materi di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua kami minta DPR menolak keras,
jadilah wakil rakyat. Keterlaluan kalau sampai mengesahkan tax amnesty dan menaikan PPN
untuk sembako

positive - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF ) Kementerian Keuangan)
Jadi kalau ada perubahan itu arahnya kemana pasti dampak ke perekonomian selalu kita
perhitungkan secara terukur

neutral - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF ) Kementerian Keuangan)
Ini terjadi secara berkelanjutan khususnya perekonomian Indonesia, bukan Indonesia saja
perekonomian dunia mengalami perubahan secara struktur bagaimana cara pemajakannya harus
semakin sesuai dengan struktur perekekonomian

positive - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF ) Kementerian Keuangan)
Kita tidak bisa memajaki secara berpihak itu yang terjadi di G20 bagaimana pemajakan secara
konsisten baik pihak satu maupun pihak dua jadi ini proses reformasi perpajakan yang harus kita
kuatkan. Bukan hanya untuk 2023, 2024, 2023, struktur perpajakan kita harus sesuai dengan
perekonomian kita

156