Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021
P. 158
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mempertanyakan rencana
pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok seperti sembako. Di sisi lain,
pemerintah juga berencana untuk kembali menggelar program pengampunan pajak (tax
amnesty) jilid II, yang masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
SERIKAT BURUH: CARA-CARA PERPAJAKAN PEMERINTAH SIFAT PENJAJAH
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mempertanyakan rencana
pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok seperti sembako.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk kembali menggelar program pengampunan pajak
(tax amnesty) jilid II, yang masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
"Cara-cara memberlakukan kembali tax amnesty jilid II dan menaikan PPN khususnya PPN
sembako adalah cara-cara kolonialisme yang dilakukan oleh Menteri Keuangan," kata Iqbal
dalam sesi teleconference, Kamis (10/6).
"Ini adalah sifat penjajah. Orang kaya diberi relaksasi pajak, termasuk produsen mobil diberikan
relaksasi PPnBM 0 persen, tapi rakyat untuk makan direncanakan dikenai pajak," serunya.
Iqbal lantas menyoroti program tax amnesty jilid I, yang menurutnya gagal mewujudkan target
untuk mendatangkan ribuan triliun Rupiah dana dari luar negeri.
"Jangankan Rp 11 ribu triliun uang pengusaha di luar negeri akan masuk, yang ada penerimaan
pajak saja tidak tercapai. Setop retorika Menteri Keuangan memberlakukan tax amnesty jilid 2,"
ujar dia.
"Kami akan tempuh secara hukum uji materi di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua kami minta
DPR menolak keras, jadilah wakil rakyat. Keterlaluan kalau sampai mengesahkan tax amnesty
dan menaikan PPN untuk sembako," tegasnya.
Pemerintah Pastikan Perubahan Aturan Perpajakan 2022 Telah Dilakukan Kajian Mendalam
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF ) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu
menyatakan, bahwa kebijakan reformasi perpajakan dilakukan pemerintah di 2022 sudah
dilakukan kajian secara dalam. Termasuk melihat dampak terhadap perekonomiannya.
"Jadi kalau ada perubahan itu arahnya kemana pasti dampak ke perekonomian selalu kita
perhitungkan secara terukur," jelasnya dalam acara diskusi, Jumat (4/6).
Dia mengatakan reformasi perpajakan ini juga merupakan reformasi berkelanjutan yang terus
dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, akibat dampak dari
pandemi Covid-19. Terlebih ini juga menjadi bagian dari konsolidasi terhadap kebijakan fiskal di
Tanah Air.
"Ini terjadi secara berkelanjutan khususnya perekonomian Indonesia, bukan Indonesia saja
perekonomian dunia mengalami perubahan secara struktur bagaimana cara pemajakannya harus
semakin sesuai dengan struktur perekekonomian," jelasnya.
Atas dasar itu, pemerintah berinisiasi melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh
pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE). Pungutan PPN dilakukan atas
produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia Menurutnya reformasi perpajakan tidak
157
