Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JUNI 2021

"Terkait dengan pengawasan hak-hak pekerja yang terikat dalam hubungan kerja dengan
perusahaan aplikasi, dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan," ujarnya Rabu, 9 Juni 2021.
Dia menambahkan, apabila perusahaan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi
administratif tergantung pada jenis pelanggarannya.

Lebih jauh jika terjadi perselisihan, kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adapun dari sisi ketenagakerjaan, perlindungan
kerja yang dapat dikaitkan dengan hubungan kemitraan ini antara lain; melalui upaya
mengikutsertakan mitra dalam program jaminan sosial baik jaminan sosial (jamsos) kesehatan
maupun jamsos ketenagakerjaan sebagai peserta bukan penerima upah.

Hal ini penting untuk dapat mengcover risiko-risiko kerja yang mungkin akan terjadi saat mitra
bekerja. Kepesertaan tersebut tentunya akan lebih mudah bila dilakukan inisiasi dari perusahaan
melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan aplikasi wajib melaksanakan
ketentuan mengenai syarat kerja (hak dan kewajiban) termasuk upah, jaminan sosial, waktu
kerja dan waktu istirahat, hak berserikat dan lain-lain sesuai ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha pun juga berperan sebagai pengawas
kegiatan kemitraan, termasuk yang berbasis daring, dengan tujuan agar tidak terjadi kemitraan
yang sewenang-wenang.

212