Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 AGUSTUS 2020
P. 84
"KSPI menyesalkan dan mengutuk keras sikap Panja Baleg Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang
terkesan melakukan rapat diam-diam dan dadakan, yang melanggar undang undang
keterbukaan informasi yang menjadi hak publik" kata Said Iqbal di Komplek Parlemen Senayan,
Jakarta, Senin (3/8).
KSPI menyayangkan pembahasan omnibus law tetap dilakukan meskipun DPR sedang reses.
Pembahasan Omnibus Law dinilai terkesan dipaksakan.
"Mereka, patut diduga, seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan
kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan. Kami bertanya-tanya. Ada
kepentingan apa, sehingga para anggota Panja Baleg Omnibus Law tersebut ngebut membahas
RUU yang banyak ditolak berbagai pihak ini? Padahal omnibus law menyangkut kepentingan
rakyat dan akan berdampak 30 hingga 40 tahun ke depan bagi Bangsa Indonesia, tetapi justru
pembahasannya dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam," tuturnya.
Dalam hal ini, KSPI meminta agar omnibus law dihentikan pembahasannya. Selanjutnya, DPR
bersama pemerintah fokus pada strategi pencegahan darurat PHK yang mengancam jutaan
buruh. KSPI menilai, sampai saat ini belum melihat ada rencana dari Menteri Ketenagakerjaan
dan Menko Perekonomian terkait strategi untuk mencegah darurat PHK massal akibat covid-19.
Menurut Said Iqbal, khusus untuk anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen, selama pandemi
ini sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.
Sedangkan yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan.
Sedangkan yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat
pekerja terjadi di 15 perusahaan.
"Adapun permasalahan mendasar yang ditolak KSPI dari omnibus law yang merugikan buruh
dan rakyat kecil adalah menghapus upah minimum yaitu UMK hingga UMSK dan memberlakukan
upah perjam di bawah upah minimum, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang
penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja," ujarnya. (OL-7).
83
