Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

Pembahasan dalam RUU Ciptaker termasuk isu ketenagakerjaan dilakukan oleh pemerintah,
pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN), serta perwakilan 16 federasi pekerja.

BAKAL SEGERA RAMPUNG, PEMBAHASAN RUU CIPTAKER SUDAH CAPAI 80 PERSEN

, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurul Arifin mengatakan
pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) bakal
diselesaikan dalam waktu dekat.

Pembahasan dalam RUU Ciptaker termasuk isu ketenagakerjaan dilakukan oleh pemerintah,
pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN), serta perwakilan 16 federasi pekerja.
"Saat ini pembahasan Omnibus Law Ciptaker sudah mencapai 80 persen. Harapannya pada masa
sidang 2020 ini, RUU Omnibus Law Ciptaker bisa disahkan oleh DPR," tegas Nurul Arifin.

Terkait dengan salah satu sorotan dalam omnibus law yakni kewajiban pengusaha dalam
memberikan bonus kepada pekerja, Nurul mengatakan masalah pemberian bonus pekerja akan
dibicarakan lebih dalam.

"Intinya melindungi hak pekerja, tetapi juga tetap memperhatikan kemampuan perusahaan,"
seru Nurul.

Dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, memang terdapat salah satu klausul tentang
ketentuan mengenai bonus pekerja. Pemberian bonus tersebut diatur dalam Pasal 92 Bab IV
tentang Ketenagakerjaan.

Di sini disebutkan ketentuan mengenai kewajiban perusahaan memberikan bonus hingga lima
kali upah bagi mereka yang telah bekerja minimal 12 tahun.
"Semuanya dalam tahap akhir. Masih ada satu - dua harmonisasi lagi yang perlu dilakukan.
Tinggal kesepakatan ini dinarasikan menjadi legal drafting. Ini nantinya antara Pemerintah dan
9 fraksi di DPR. Pasal ketenagakerjaan yang selama ini dianggap paling krusial juga sudah
disepakati bersama, baik itu oleh pemerintah, pengusaha, dan beberapa serikat buruh.
Kesepakatan sudah terjadi dan tinggal dituangkan di dalam draft legislasi," jelas Nurul.

Ditambahkan Nurul, Omnibus Law bisa mengubah pendekatan industri yang sebelumnya
mengandalkan upah murah dari buruh menjadi konsep human capital yaitu pekerja dengan
pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri, mempunyai fleksibilitas dan
kemampuan melakukan inovasi.

"Perubahan lanskap bisnis ini pada satu sisi menguntungkan bagi buruh atau pekerja terampil
dan profesional karena mereka mempunyai posisi tawar yang kuat di dalam industri. RUU Cipta
Kerja ini dibuat dalam konteks untuk memberikan peningkatan perlindungan dan peningkatan
kesejahteraan kepada pekerja," tambahnya.

Ikhtiar DPR juga selaras dengan upaya Kementerian Tenaga Kerja dalam mencari titik temu yang
mengakomodasi kelangsungan bekerja, peningkatan perlindungan pekerja, serta kelangsungan
usaha yang berkesinambungan.

"Kepentingan dari UU ini adalah mengakomodir kebutuhan kesempatan kerja yang lebih luas,
tapi di situ kami harus jaga kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan pekerja dan
buruh, serta kelangsungan usaha yang berkesinambungan," ujar Menaker Ida Fauziyah.

134