Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan Agustus
2020 sampai Januari 2021," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah pada
peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non alam Penyebaran Covid-19, di
Jakarta, Rabu (9/9).

Menaker menuturkan relaksasi pembayaran iuran hingga 99 persen berlaku untuk iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, khusus Jaminan Pensiun (JP)
sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan dan disertai penundaan pembayaran.

"Ada juga relaksasi kelonggaran batas waktu JKK, JKM, JP, dan jaminan hari tua (JHT) setiap
bulan. Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya," imbuhnya.

Perlu diketahui relaksasi ini menindaklanjuti terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang
penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam
penyebaran Covid-19, pada Senin (31/8) lalu. PP ini untuk memberikan perlindungan bagi
peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial
ketenagakerjaan selama wabah Covid-19 Menaker berharap PP ini dapat memberikan manfaat
bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan. Keringanan bagi pemberi
kerja dan peserta perlu terus diupayakan dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan
sosial ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Covid-19. Ia mengungkapkan
pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Melemahnya
perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya berdampak
terhadap pekerja dan pemberi kerja, terutama dalam kepatuhan memenuhi kewajiban iuran
jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam
bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan," jelasnya.

Untuk memperoleh relaksasi, Menaker mengatakan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) mensyaratkan
pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar
sebelum bulan Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran
tersebut sampai bulan Juli 2020. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto
menyatakan relaksasi iuran ini merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada
pemberi kerja melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui bantuan subsidi
upah pekerja/buruh. Kebijakan ini akan berdampak pada kondisi finansial BPJS Ketenagakerjaan.

150