Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 185
RELAKSASI PEMBAYARAN IURAN BPJAMSOSTEK, TAK KURANGI MANFAAT
BPJAMSOSTEK langsung memberikan respons terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
selama bencana non alam penyebaran corona virus disease (Covid-19).
PP tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha, dan
kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah Covid-
19.
Menaker, Ida Fauziyah, juga menegaskan bahwa PP itu dapat memberikan manfaat bagi seluruh
pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja
dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan
selama bencana non alam penyebaran Covid-19.
"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih bagi
para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan, " ujarnya pada
keterangan pers, Rabu (9/9).
Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya
berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja.
Menaker Ida menambahkan survei juga mencatat 39,4% usaha terhenti dan 57,1% usaha
mengalami penurunan produksi. Fenomena yang dialami pekerja dan pemberi kerja ini akan
mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial
ketenagakerjaan.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan
sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal.
"Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus
untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh, " ujar Menaker Ida.
Di sisi lain, pada keterangan pers, Kamis (10/9), Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto
mengungkapkan, PP Nomor 49 tahun 2020 telah ditandatangani Presiden RI. "PP mengatur
penyesuaian mengenai periode relaksasi 6 bulan (periode iuran bulan Agustus 2020 sd Januari
2021), kelonggaran batas waktu pembayaran," jelasnya.
Agus menambahkan kelonggaran itu berupa keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99% atau cukup bayar 1%, penundaan pembayaran
sebagian Iuran Jaminan Pensiun (JP) hingga 99% yang kemudian dapat dibayar bertahap atau
sekaligus paling lambat mulai Mei 2021 sampai dengan April 2022, serta keringanan denda
menjadi 0.5%.
Kebijakan itu, lanjut Agus, tanpa menurunkan manfaat yang baru saja ditingkatkan melalui PP
no 82 tahun 2019 sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.
Tujuan kebijakan ini, sambung Agus, antara lain, mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta
menjaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian
dan kelangsungan usaha.
"Justru momen ini dapat dimanfaatkan untuk mendaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK karena
iuran yang sangat terjangkau, khususnya bagi pekerja BPU (bukan penerima upah), dengan
hanya 34 ribuan rupiah sudah dapat perlindungan sampai 6 bulan ke depan," tukasnya.
184
