Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

PEKERJA DIMINTA TAK KHAWATIR MESKI IURAN BP JAMSOSTEK DIPANGKAS, INI
SEBABNYA
Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau kini dikenal
dengan BP Jamsostek , Agus Susanto, memastikan nilai manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) tidak berubah meskipun ada pelonggaran pembayaran iuran
selama pandemi.

"Misalnya dia mengalami kecelakaan dan perlu perawatan rumah sakit, maka seluruh biaya
ditanggung BP Jamsostek sampai sembuh. Berapa pun biayanya, berapa pun lamanya, unlimited
," kata Agus, kepada wartawan di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu, 9 September
2020.

Selain itu, dia menjelaskan bila pekerja meninggal akan mendapat pemberian santunan
kematian. Ia menambahkan, selama tidak dirawat di rumah sakit, orang tersebut akan diberikan
santunan upah selama tidak bekerja.
Kemudian, jika ia meninggal, maka diberikan santunan beasiswa bagi anaknya. Santunan
beasiswa ini diberikan sejak sekolah dasar hingga anak tersebut menempuh pendidikan di
perguruan tinggi. "Saya kira ini manfaat luar biasa," ujar Agus.

Kalau dilihat dari iuran JKm, kata Agus, maka jumlahnya sebesar Rp 6.800. "Satu persen dari
iuran ini Rp 68," katanya. Sehingga jika dihitung per tahun dari nilai tersebut, menurut dia,
manfaatnya cukup besar. "Manfaatnya tidak berubah." Sebelumnya diberitakan relaksasi
jaminan sosial ini diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Aturan ini
mulai berlaku sejak 1 September pekan kemarin, setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo
pada 31 Agustus lalu.

Selain JKK dan JKm diberlakukan penundaan pembayaran iuran sebagian Jaminan Pensiun
sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. Walaupun diberlakukan denda, namun denda
tersebut dikurangi dari 2 persen menjadi 0,5 persen. Dan penyelesaian iuran JP diberikan selama
enam bulan, terhitung sejak Agustus lalu-Januari 2021.

Oleh karena itu, Agus meminta para tenaga kerja tidak khawatir dengan aturan terbaru
pemerintah tersebut. "Dengan adanya relaksasi jaminan sosial ini, tidak mengurangi manfaat.
Jadi para tenaga kerja jangan khawatir," ucapnya.

Ia menyatakan BPJS Jamsostek mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2020. Dan berkomitmen menjalankan aturan diberlakukan sejak 1 September lalu. Ia mengaku
sudah menghitung dengan matang agar penerapan aturan tersebut tidak mengganggu
ketahanan dana di lembaganya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak wacana
penundaan pembayaran iuran BP Jamsostek hingga akhir tahun akhir 2020. Ia menilai kebijakan
ini mengada-ada dan tidak tepat. "Dengan disetopnya iuran, maka yang akan diuntungkan
adalah pengusaha," katannya dalam keterangan resmi di Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020.

Sebab, menurut Said, para pengusaha tidak perlu membayar iuran wajib. Sebaliknya, buruh
justru dirugikan karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun tidak bertambah selama
iuran dihentikan.

IHSAN RELIUBUN | RR ARIYANI .

189