Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020
P. 27
Ringkasan
Niat baik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) miluk memperbaiki perlindungan
pekerja migran mendapat apresiasi baik oleh pekerja migran maupun Migran Care. Dalam waktu
sekitar 5 hulan menjabat. Kepala BP2MI Benny Rhamdani melakukan transformasi total.
TRANSFORMASI TOTAL PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
Niat baik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) miluk memperbaiki perlindungan
pekerja migran mendapat apresiasi baik oleh pekerja migran maupun Migran Care.
Dalam waktu sekitar 5 hulan menjabat. Kepala BP2MI Benny Rhamdani melakukan transformasi
total.
Berbicara dalam acara Zooming with Prima yang bertajuk '"Perlindungan Pekerja Migran". Kamis
(9/10), Benny Rhamdani menyatakansumbangan devisa dalam bentuk remiten yang diberikan
pekerja migran Indonesia (PMI) sangat besar.
Pada 2019, angkanya mencapai Rp 159,6 triliun. Namun, perlindungan negara terhadap mereka
belum maksimal.
"Sumbangan devisa yang diberikan pekerja migran sangat besar, hanya beda koma saja dengan
sumbangan devisa dari sektor migas tetapi pelayanan negara harus kita akui masih belum
maksimal dalam memberikan penghormatan utuh kepada PMI," katanya.
Menurut Benny, UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan
UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sempat
memberikan harapan baru. UU tersebut memandatkan perlindungan PMI dan anggota
keluarganya.
Perlindungan diberikan pada saat sebelum, ketika, dan setelah bekerja. Bahkan hingga
perlindungan yang lebih luas mulai dari sosial, hukum, dan ekonomi dalam bentuk literasi atau
edukasi keuangan.
Pada kenyataannya hingga saat ini masih terus terjadi kejahatan pengiriman PMI yang dilakukan
oleh sindikat pengiriman pekerja ilegal. "Ini adalah bisnis kotor, yang berkomplot di dalamnya
adalah pemilik modal, dibekingi oknum TNI. oknum Polri, oknum Imigrasi dan juga yang ada di
Kedutaan Besar. Saya juga meyakini ada keterlibatan oknum-oknum di badan yang saya pimpin.
Ini adalah keterbukaan yang tidak boleh lagi kita tabu untuk mengungkapnya ke permukaan."
kata Benny.
Benny juga melihat ada praktik rente dan ijon yang menempatkan PMI hanya sebagai objek sapi
perahan.
Permasalahan PMI lainnya antara lain terkait eksploitasi, kekerasan fisik dan seksual, gaji yang
tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melebihi batas, dan lainnya. "Ini fakta empirik yang
hingga hari ini terus terjadi, dan menjadi tontonan yang sangat terbuka.
Seolah-oleh kelompok kejahatan ini adalah kelompok yang seolah-olah tidak bisa disentuh. Saya
menginginkan negara hadir. Ketika hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah menghadapi
komplotan penjahat dan sindikat ini," tegas Benny.
Ia juga menyinggung data jumlah PMI yang berbeda-beda antarlembaga. BP2MI menyebut 3,7
juta. Kementerian Tenaga Kerja menjawab 5 juta, Kementerian Luar negeri bilang 4,5 juta. "Saya
percaya dengan data World Bank yang menyebutkan jumlah PMI 9 juta. Artinya ada selisih
26
