Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2020

KEBIJAKAN CUKAI 2021 MENENTUKAN NASIB INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

Jakarta - Pemerintah melalui . Kementerian Keuangan berencana kembali menaikkan cukai
Industri Hasil Tembakau (1HT) seiring kebutuhan penerimaan negara' pada tahun depan.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2021
diekspektasikan masih mampu tumbuh hingga 3,8% (yoy). Secara lebih rinci, cukai tembakau
ditargetkan naik dari Rp 164,9 triliun ke Rp 172,76 triliun atau naik 4,8%.

Kebijakan cukai selalu menjadi tantangan yang membayangi sektor 1HT, tekanan kenaikan cukai
dan harga rokok di tahun 2020 memberi dampak signifikan pada turunnya 1HT, ditambah lagi
dengan imbas pandemi Covid-19 yang belum bisa diatasi sepenuhnya. Rencana kenaikan cukai
tahun 2021 menjadi kekhawatiran baru.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemen-keu) telah merencanakan untuk menaikkan tarif
Cukai HasU Tembakau (CHT) alias cukai rokok dalam beberapa tahun ke depan. Kebijakan
ditempuh guna mengejar target pembangunan dari sisi fiskal maupun peningkatan daya saing
manusia di bidang kesehatan.

Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Di sisi lain, kebijakan tersebut harus
disikapi secara hati-hati. Saat ini, IHT tengah mengalami gejolak imbas pandemi Covid-19 dan
kenaikan cukai 23% tahun 2019.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMT1) Budi-doyo mengungkapkan di
tengah pandemi Covid-19, sektor IHT mengalami tekanan dari beberapa penjuru sekaligus.
Antara lain, lanjutnya, beban kenaikan cukai sebesar 23%, serta ketentuan minimum harga
jualteceran (HJE) yang naik sebesar 35%. "Industri ini di tengah pandemi mendapatkan tekanan
luar biasa, hal ini akan berdampak kepada lebih dari 5 juta pekerja di sektor ini," ungkap
Budidoyo dalam seminar online Tobacco Series#3, pada Kamis (10/9/2020).
Merujuk rencana kebijakan cukai dan strategi penerimaan negara pada 2021, AMTI merisaukan
dampak lebih dalam terhadap sektor IHT. "Ada petani yang sudah membakar daunnya. Sudah
ada yang mencabut pohonnya, ini mereka frustrasi.

Pemerintah harus ' memberikan harapan yang baik,, belum kepada nasib tenaga kerja. Tekanan
yang diterima industri pun bukan hanya itu, ada juga dorongan ratifikasi FCTC dan revisi PP
109/2012. Ditambah kenaikan cukai, situasi industri ini digambarkan melalui istilah dipoyok,
dilebok." ungkap Budidoyo.

Lebih jauh dari itu, sektor tembakau memiliki peran vital dalam perekonomian dan tenaga kerja.
Saat ini, sebagaimana data Kementerian Pertanian (Kementan), luas areal tanaman tembakau
pada 2020 diproyeksikan mencapai 198.561 hektar dengan volume produksi sebanyak 212.215
ton.
Struktur pasar rokok saat ini terdiri dari 73% merupakan sigaret kretek mesin (SKM), 22% sigaret
kretek tangan (SKT), dan 5% sigaret putih mesin (SPM). Secara total, serapan tenaga kerja pada
industri tembakau di sektor manufaktur dan distribusi produk tembakau mencapai 5,9 juta orang,
terdiri dari 1,7 juta orang di perkebunan, 4,28 juta pekerja sektor manufaktur dan distribusi.
Dari data Kementerian Tenaga Kerja(Kemenaker), mayoritas pekerja pada industri hasil
tembakau atau IHT didominasi perempuan berusia muda dan paruh baya, dengan strata
pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, menyikapi arah kebijakan cukai, Kemenaker
mengingatkan harus diputuskan secara hati-hati mengingat dampaknya yang bersifat efek
domino.

5