Page 39 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2021

"Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak 2016. Namun, hingga kini tidak ada kepastian
kapan hak pesangonnya akan dibayarkan. Tidak dibayarnya uang pesangon ini menjadi masalah
di setiap keluarga pegawai. Mulai dari adanya perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja
menjadi supir ojol, tukang bangunan, dan lainnya. Bahkan, setiap minggu kami mendengar kabar
kematian rekan kami sesama eks pegawai MNA" katanya dalam siaran pers yang diterima "PR",
Kamis (24/6/2021).

Capt M Masykoer menambahkan, dalam surat tersebut, juga disampaikan MNA sebagai badan
usaha milik negara (BUMN) agar tidak lalai dalam kewajibannya memenuhi hak-hak eks
pegawainya. Sebelumnya, seluruh unsur pegawai termasuk pilot, telah melakukan berbagai
upaya untuk menuntut hak-hak normatif tersebut.

Sejak tidak menerima gaji pada Desember 2013, mereka telah berunjuk rasa. Hingga akhirnya
pada tahun 2016, pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menetapkan program
restrukturisasi karyawan berupa PHK massal. Pembayaran pesangon dicicil dalam 2 tahap.

Cicilan pesangon tahap 11 dijanjikan dilunasi Desember 2018 melalui surat pengakuan utang
(SPU). Namun, tidak pernah ditepati. Belakangan, sebuah kreditur MNA, PT Pa-rewa Catering,
mengajukan P KPU terhadap MNA dan keluar keputusan damai bahwa homologasi diterima.

Putusan lainnya, segala yang berbentuk utang termasuk SPU pegawai, masuk dalam homologasi
yang diharapkan mulai ada kepastian pembayaran yang ditandai terbitnya izin terbang MNA
(AOC). (kismi Dwi Astuti)***

caption:
PAGUYUBAN Pilot Ex Merpati (PPEM) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo terkait pemenuhan hak-hak normatif berupa uang pesangon dan uang
pensiun, belum lama ini.*

38