Page 286 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 286
Febrio mengatakan, salah satu kendala dalam merealisasikan insentif tersebut adalah
memastikan kebenaran data dari penerima bantuan .
Menurut dia, data yang dibutuhkan ini sedari awal tidak dimiliki oleh pemerintah.
Oleh sebab itu, pemerintah kini tengah merampungkan pengumpulan data, sehingga pemberian
insentif diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.
4. Untuk peningkatan daya beli Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, BLT tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya
beli sehingga bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.
"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong
pemulihan ekonomi," ujar Erick.
Erick menjelaskan, program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup
banyak namun saling berkesinambungan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non
tunai, program keluarga harapan hingga penyaluran kredit di sektor UMKM.
"Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama
pemerintah untuk kesehatan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini
agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit," ucap dia.
5. Program dikritik Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance
Tauhid Ahmad mengatakan, pemberian insentif kepada karyawan swasta tersebut berisiko kian
meningkatkan kesenjangan masyarakat di akhir tahun.
Pasalnya, dia menilai pemerintah tidak memperhitungkan besaran pengeluaran antar-
masyarakat dengan gaji di bawah Rp 5 juta tersebut.
"Untuk penghasilan upah buruh saja Rp 2,9 juta per bulan. Jadi yang Rp 5 juta itu bukan buruh,
dan dia juga dapat. Ini timbulkan kesenjangan antara Rp 2,9 juta sampai yang Rp 5 juta," ujar
dia.
Lebih lanjut, dia pun mengatakan, masyarakat dengan gaji mendekati Rp 5 juta tidak masuk
kategori penduduk miskin. Sementara itu, penduduk yang masuk kategori miskin adalah mereka
yang memiliki pengeluaran di bawah Rp 2,3 juta per bulan.
Menurut dia, BLT kepada karyawan tersebut tidak akan tepat sasaran dan tidak akan efektif
dalam mendongkrak kinerja perekonomian.
(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama, Yohana Artha Uly, Ade Miranti | Editor: Bambang
P. Jatmiko, Erlangga Djumena, Sakina Rakhma Setiawan).
285
