Page 291 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 291
Judul KPK Minta Akses Data Penerima Subsidi Upah untuk Lakukan
Pendampingan
Nama Media inilahkoran.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.inilahkoran.com/berita/58949/kpk-minta-akses-data-
penerima-subsidi-upah-untuk-lakukan-pendampingan
Jurnalis Bsafaat
Tanggal 2020-08-10 20:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Kami minta kerja sama BPJS
Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengizinkan tim kami melihat data
termasuk mengambil contoh per wilayah dari beberapa perusahaan untuk meyakinkan bahwa
yang dituju adalah penerima yang tepat
positive - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Begitu kami dengar ada program ini,
kebetulan saat program kartu prakerja kami sudah sempat lihat data di BPJS Ketenagakerjaan
dan kami percaya database ini sebenarnya memang bisa saja ada penyempurnaan di sana sini
positive - Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK) Kami siap membantu agar program ini
berjalan. Kalau ada penyempurnaan kami akan lakukan di level teknis karena database-nya
sudah cukup andal
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami minta pendampingan aparat hukum
kepolisian, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, KPK, untuk meyakinkan kami sebagai kuasa pengguna
anggaran agar program tepat sasaran dan uang setelah verifikasi dilakukan akan ditransfer
langsung ke rekening penerima program, jadi tidak mampir ke mana-mana lagi dan tentu ini
diperlukan validasi data dengan baik
positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Sudah terkumpul 700 ribu
rekening di kita, dalam 1 hari ini kami yakin mendekati angka 1 juta rekening. Kami minta kerja
sama seluruh HRD tolong kumpulkan nomor-nomor rekening tersebut dan pastikan penerimanya
adalah pekerja yang di bawah Rp5 juta
Ringkasan
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan akses kepada KPK untuk
melihat data penerima subsidi upah sebagai bentuk pendampingan hukum program tersebut.
290
