Page 306 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 306
Total besar gaji tambahan ini Rp 2,4 juta, atau Rp 600 ribu selama empat bulan berturut-turut.
PEKERJA SWASTA BISA DAPAT RP 600 RIBU DARI PEMERINTAH 4 BULAN
BERTURUT-TURUT, URUS BPJS DULU
TRIBUNJAMBI.COM - Mengatasi dampak pandemi, pemerintah RI mengkaji skema pemberian
bantuan tunai untuk pekerja swasta.
Bantuan ini terutama diperuntukkan untuk pekerja swasta yang bergaji di bawah Rp 5 juta per
bulan.
Total besar gaji tambahan ini Rp 2,4 juta, atau Rp 600 ribu selama empat bulan berturut-turut.
Nah bagaimana cara memperoleh bantuan tunai ini? Perlu diketahui, untuk mendapatkan
bantuan Rp 600 ribu dari pemerintah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir
mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan gaji tambahan kepada para pekerja dengan
pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong
konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong
pemulihan ekonomi," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Kompas.com.
Erick juga menambahkan, jika program ini akan dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
pada September 2020, mendatang.
Fokus bantuan pemerintah yakni untuk Rp 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000,00 per bulan atau setara
dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan mulai
September hingga Desember 2020.
Untuk mendapatkan program bantuan Rp 600 ribu per bulan bagi pekerja, ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi.
- Berstatus pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta Syarat utama yang wajib dimiliki oleh pekerja
yang ingin mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu per bulan, yakni
harus berstatus pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Harus berstatus pekerja atau bukan pengangguran/korban PHK.
Pekerja yang dimaksud termasuk mereka yang sudah dirumahkan tetapi belum di PHK.
Keputusan ini berdasarkan pernyataan Ketua Komite Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir, saat menjadi narasumber
dalam program Mata Najwa, Rabu (5/8/2020).
"Subsidi untuk membantu para kerja yang masih bekerja hari ini, yang gajinya sudah dipotong
50 persen, sudah ada yang dirumahkan, tapi belum dilepas (PHK) ya, tapi sudah dirumahkan,
yang jumlahnya 13,8 juta, gajinya dibawah Rp 5 juta," kata Erick, dikutip dari akun YouTube
Mata Najwa.
- Terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
305
