Page 309 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 309
INI ALASAN SUBSIDI GAJI RP 2,4 JUTA UNTUK PEKERJA KELUAR BELAKANGAN
Jakarta - Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin memaparkan
alasannya baru menurunkan insentif berupa subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah
Rp 5 juta per bulan, dikarenakan segmen tersebut unik.
"Dari Pemerintah melihat ada segmen yang kosong justru di segmen itu unik, karena masih
bekerja tapi tidak di PHK kondisi perusahaannya buruk mereka dirumahkan atau gaji yang
dipotong, jadi segmen ini diberikan untuk melengkapi dari bantuan-bantuan sosial yang
sebelumnya," kata Budi dalam Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah Istana
Kepresidenan Jakarta, Senin (10/8/2020).
Diketahui berikut bantuan pemerintah untuk dampak pandemi covid-19 kepada masyarakat
Indonesia, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), program Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja,
diskon tarif listrik.
Lalu, stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), program keselamatan yang dilaksanakan Polri, bansos
dana desa yang ditujukan untuk 10 juta keluarga, percepatan program padat karya tunai.
Kemudian, disusul dengan subsidi gaji untuk pekerja yang yang gajinya di bawah Rp 5 juta,
sengaja diberikan di akhir.
"Bantuan subsidi upah ini merupakan segmen yang diberikan belakangan, sebelumnya sudah
banyak bantuan sosial yang diberikan ke 29 juta keluarga atau sekitar 127 juta rakyat yang
ekonominya paling bawah sudah diberikan beberapa bulan lalu," ujarnya.
Demikian, pelaksanaan bantuan pemerintah ini tentunya mendapatkan pendampingan dari
Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK dan BPKP untuk mengawasi pelaksanaan bantuan
pemerintah berupa subsidi upah agar tepat sasaran.
Bahkan dalam pelaksanaan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji ini dibentuk Tim Koordinasi
Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah saat ini telah memperoleh data dari BPJS
Ketenagakerjaan seputar tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Data itu
digunakan untuk menyalurkan insentif sebesar Rp 2,4 juta.
Sejauh ini, Sri Mulyani melaporkan, pemerintah sudah memperoleh 208 ribu nomor rekening
pekerja bergaji kurang dari Rp 5 juta yang didaftarkan oleh kantor wilayah (kanwil) BPJS
Ketenagakerjaan.
"Kita sudah kumpulkan lebih dari 208 ribu nomor rekening dan pekerja yang di bawah Rp 5 juta,"
kata dia dalam sesi teleconference, Senin (10/8/2020).
Menurut Sri Mulyani, pemerintah memang mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan untuk
pemberian insentif tersebut. Sebab, proses penyalurannya akan lebih rumit jika pemerintah
harus mencari data di luar itu "Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor
account -nya akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka. Nanti yang akan terjadi pasti
akan terjadi banyak sekali kekisruhan," ucap dia.
Namun, ia menambahkan, pemerintah juga telah menyalurkan bermacam program bantuan
sosial (bansos) lain untuk masyarakat selama masa pandemi Covid-19 ini. Antara lain seperti
Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, non-PKH sembako, hingga bantuan langsung
tunai (BLT) Dana Desa.
308
