Page 373 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 373
Ringkasan
Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai dari pekerja atau buruh yang
bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi bagi
15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.
PEMERINTAH BAKAL BERIKAN SUBSIDI UPAH UNTUK BURUH
BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah yang dimulai
dari pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi bagi 15.725.232 pekerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah, saat memberikan
keterangan pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (10/8/2020).
"Bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas
bersama tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian BUMN, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Menaker, demikian
dikutip laman resmi Setkab RI.
Adapun pekerja atau buruh yang mendapatkan bantuan, menurut Menaker, harus memenuhi
persyaratan, yaitu: Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk
kependudukan; Kedua, terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih aktif
di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; Ketiga, peserta
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah dibawah Rp 5 juta sesuai
upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan; Keempat, memiliki rekening bank yang
masih aktif dan tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program Kartu Prakerja dan
peserta membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020.
"Nantinya proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur
dilakukan dengan memindahbukukan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima
bantuan pemerintah melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara (Himpunan Bank
Milik Negara)," imbuh Menaker.
Mekanisme penyaluran subsidi upah ini, menurut Menaker, diberikan kepada pekerja atau buruh
sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, kalau di total Rp 2,4 juta yang akan diberikan
setiap 2 bulan sekali yang artinya satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp 1,2 juta.
"Untuk data calon penerima bantuan upah ini bersumber dari data kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
kriteria dan persyaratan yang ditentukan. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengenai
kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh," imbuhnya.
Pemerintah, lanjut Menaker, menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian
bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai
paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid.
"Ini dilakukan oleh Pemerintah diberikan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan apresiasi kepada para pekerja atau buruh yang
sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker.
Ini juga dimaksudkan, menurut Menaker, sebagai momentum untuk meningkatkan kepesertaan
Jamsostek sebagai bagian dari upaya transformasi menuju Indonesia maju. Ia menambahkan
bahwa data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan
372
