Page 382 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Sebab, data penerima sudah terverifikasi dan langsung masuk ke rekening penerima, serta
pelaksanaan program diawasi oleh banyak pihak.

MENAKER JAMIN BLT CORONA BUAT PEKERJA GAJI RP5 JUTA TAK BOCOR

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjamin bantuan langsung tunai
( BLT ) berupa subsidi upah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta tidak akan bocor
atau disalahgunakan.
Sebab, data penerima sudah terverifikasi dan langsung masuk ke rekening penerima, serta
pelaksanaan program diawasi oleh banyak pihak.

Ida menjelaskan data calon penerima subsidi upah senilai total Rp2,4 juta per pekerja
menggunakan data kepesertaan program asuransi ketenagakerjaan di BP Jamsostek. BP
Jamsostek sudah mengidentifikasi dan memverifikasi seluruh calon penerima yang memenuhi
syarat.

"Setelah verifikasi akan langsung ditransfer langsung ke nomor rekening penerima atau pekerja,
jadi tidak mampir ke mana-mana karena langsung ke rekening," ujar Ida di Istana Kepresidenan
Jakarta, Senin (10/8).

Syaratnya pun cukup ketat, pertama , merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kedua, terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek yang masih aktif di program kepesertaan.

Ketiga , peserta membayar besaran iuran berdasarkan ketentuan iuran bagi pekerja di bawah
Rp5 juta sesuai yang dilaporkan ke BP Jamsostek.

Keempat, memiliki rekening bank yang masih aktif.

Kelima , tidak masuk dalam peserta penerima manfaat Kartu Prakerja.

Keenam , peserta membayar iuran BP Jamsostek sampai Juni 2020.

"BPJS Ketenagakerjaan (sekarang BP Jamsostek) bertanggung jawab mengenai kebenaran data
dan manfaat kepada buruh dan pekerja," katanya.
Selain dari sisi verifikasi dan transfer langsung, Ida menjamin dananya tidak disalahgunakan
karena pemerintah mendapat pendampingan dari sejumlah lembaga dalam pelaksanaan
program. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan
Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami sungguh meminta pendampingan dari aparat hukum, dari Kepolisian, Kejaksaan, BPK,
BPKP, KPK dalam rangka meyakinkan kami sebagai pengguna anggaran agar program tepat
sasaran," jelasnya.

Kendati begitu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta pemerintah dan BP
Jamsostek untuk memberi akses kepada lembaganya agar bisa mengakses data penerima subsidi
upah. Tujuannya, agar KPK juga bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

"Kami minta kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk
mengizinkan tim kami melihat data termasuk mengambil contoh per wilayah dari beberapa
perusahaan untuk meyakinkan bahwa yang dituju adalah penerima yang tepat," ucap Pahala
pada kesempatan yang sama.

381